REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Menurut dia, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan Presiden Jokowi sejak awal setelah Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah menyepakati tahapan dan waktu penyelenggaraan pemilu.

"Jika ini dilakukan sejak awal, tentunya tak akan ada manuver-manuver dari pembantu terdekatnya yang mewacanakan penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, dan penambahan periodesasi presiden," kata Kamhar kepada Republika.co.id, Senin (11/4/2022).

Ia menuturkan, ketidaktegasan Presiden Jokowi dalam merespons manuver para pembantunya inilah yang membuat publik, elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai partai politik termasuk Partai Demokrat melakukan perlawanan terhadap wacana ini. Namun, dirinya mengapresiasi sikap Jokowi yang menyampaikan pernyataan secara tegas terhadap wacana ini.

"Kami juga berharap Presiden Jokowi mengambil langkah tegas terhadap pembantu-pembantunya yang telah membuat kegaduhan politik tersebut," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada Ahad (10/4/2022). Saat membuka rapat terbatas, Jokowi memastikan pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada 2024 nanti.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika