Sebagai bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini disubsidi pemerintah, Pertalite saat ini sepertinya menjadi pilihan utama masyarakat kebanyakan setelah naiknya harga Pertamax naik menjadi Rp 12.500 per liter pada awal bulan ini. PT Pertamina pun mencatat proyeksi lonjakan konsumsi Pertalite pada Ramadhan tahun ini yang melonjak hingga 11 persen.
"Kami memang memproyeksikan konsumsi BBM khususnya Pertalite naik sampai 11 persen," ujar Alfian dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI , Rabu (6/4/2022).
Dalam rapat yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tak menampik saat ini penyaluran subsidi energi dalam hal ini Solar, Pertalite maupun elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Pertamina meminta pemerintah merevisi perpres yang mengatur kriteria penerima subsidi.
"Dalam Perpres 191 yang ada saat ini itu tidak mendetailkan siapa yang berhak mendapatkan barang subsidi itu. Kami sudah meminta ESDM untuk merivisi Perpres 191 tersebut," ujar Nicke.
Nicke menjelaskan, saat ini penyaluran semua barang subsidi energi sudah lebih dari kuota. Solar misalnya, kata Nicke pemerintah hanya menjatah 15 juta KL. Sayangnya, hari ini penyaluran sudah overkuota sampai 13 persen.
"Ini harusnya kita sudah enggak boleh jual, karena ini kan sudah di luar dari ketentuan kuota yang akan berdampak pada APBN," ujar Nicke.
Namun, kata Nicke karena saat ini semua masyarakat membutuhkan dan menekan gejolak yang ada, Pertamina tetap menjual. Apalagi, saat ini kata Nicke konsumsi Solar subsidi mencapai 95 persen dari total konsumsi Solar.
"Kami tahu, ini Ramadhan, masyarakat juga dalam pemulihan ekonomi. Makanya kami tetap buka keran dan jual. Ini kami proyeksikan tambahannya itu overkuota bisa sampai 2 juta KL," ujar Nicke.
Sedangkan Pertalite, kata Nicke saat ini pemerintah menjatah 23,05 juta KL. Sayangnya, hingga saat ini penyalurannya sudah overkuota sampai 12 persen.
Tak hanya itu, elpiji 3 kg juga. Menurut Nicke, konsumsi gas melon itu mencapai 93 persen dari total konsumsi elpiji baik subsidi maupun nonsubsidi.
"Masak iya, 93 persen ini semua masyarakat susah yang jual warteg dan masyarakat enggak mampu?" tanya Nicke.
Nicke juga menjelaskan saat ini pemerintah harus nombok Rp 33.750 per kg untuk subsidi elpiji. Karenanya, menurut Nicke, jebolnya APBN tidak bisa dihindari.
"Tapi kita juga gimana mau maksimal monitoring dan penindakan yang jelas kalau detail siapa yang berhak siapa yang tidak berhak karena di aturannya memang tidak ada," tambah Nicke.
In Picture: Antrean Panjang Jerigen Solar Nelayan di SPBU
Ikuti Whatsapp Channel Republika
