REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Penyaluran via PT Pos dipilih karena lebih cepat dibandingkan menggunakan jasa bank.
"Presiden sudah memutuskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia," kata Harry saat mendampingi Presiden Jokowi meluncurkan Program BLT Minyak Goreng di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi, Kamis (7/4/2022).
Harry menjelaskan, penyaluran menggunakan jasa PT Pos Indonesia dipilih karena telah terbukti bisa cepat menyalurkan bansos program Kemensos sebelumnya. Penyaluran menggunakan jasa Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak dipilih karena prosesnya lama lantaran ada prosedur yang panjang.
"Selain itu, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima uang tunai juga secara psikologis berbeda dengan yang nontunai," kata Harry.
Hanya saja, dalam kesempatan tersebut Harry tak menjelaskan kapan persisnya penyaluran BLT Minyak Goreng akan dimulai di seluruh Indonesia. Adapun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, kemarin, menyatakan bahwa BLT Minyak Goreng akan mulai disalurkan dalam pekan ini.
Harry melanjutkan, BLT Minyak Goreng akan disalurkan kepada 20,65 juta KPM. Mereka terdiri atas 18,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT); dan 1,85 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT.
Selain itu, akan ada pula 2,5 juta pedagang kaki lima dan pengusaha warung yang akan menerima BLT Minyak Goreng ini. Penyaluran akan dilakukan oleh TNI-Polri.
BLT Minyak Goreng ini besarannya Rp 100 ribu per orang per bulan untuk bulan April, Mei, Juni. Penyalurannya akan dilakukan secara sekaligus, Rp 300 ribu, pada April ini.
Harry menjelaskan, program BLT Minyak Goreng ini merupakan kebijakan Presiden untuk mengurangi pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga memasuki bulan Ramadan, termasuk kenaikan harga minyak goreng. "Jadi ini merupakan bantalan. Untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Maka, kami mempertebal bantuan pangan untuk masyarakat yang memenuhi syarat," ujarnya.