REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Nelayan yang bermukim di kawasan Tambat Labuh Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan membatasi pencarianikan di laut setelah adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM)."Biasanya sekali melaut membutuhkan BBM paling sedikit 500-600 liter, dan sebagai cadangan hingga membeli 900 liter untuk mengantisipasi di saat mencari ikan hingga ke Laut Banda," kata Jabril (35), salah satu pemilik kapal KM Anugrah, di Kendari, Rabu (6/4/2022).
Ia mengatakan, setiap musim saat ini, hasil tangkapan ikan mulai bergairah karena ombak teduh dan bulan gelap, tetapi adanya kenaikan harga BBM jenis solar, membuat nelayan hanya pada hari tertentu saja baru melaut. Padahal sebelum adanya kenaikan harga BBM, para nelayan tidak membatasi area mencari ikan hingga pulau-pulau terluar ke Laut Banda dan sekitarnya.
Namun kondisi saat ini membuat area pencarian ikan harus dibatasi, yang otomatis berdampak pada hasil tangkapan."Kalau selama ini, hasil tangkapan kami bisa memperoleh 2-3 ton sekali melaut, dengan naiknya harga BBM jenis solar, paling banyak 1 ton bahkan hanya 500 kilogram saja sekali dalam melaut," ujarnya.
Jenis ikan yang selama ini menjadi tangkapan para ABK adalah ikan Layang dan Tongkol dengan menggunakan jaring pukat sederhana produksi dalam negeri."Memang di bulan Maret, April hingga Mei 2022 merupakan musim ikan, sehingga para nelayan pun berlomba-lomba memanfaatkan musim ini untuk mencari ikan sebanyak-banyak, akan tetapi dengan naiknya harga BBM jenis solar, tentu ada pembatasan untuk melaut," ujarnya.
Hasil tangkapan ikan yang diperoleh setiap melaut, kebanyakan dibongkar pada tambat labuh PPS Kendari, dan sebagian lainnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Kendari dengan harga yang telah ditetapkan."Untuk saat ini, harga ikan layang dan tongkol dengan ukuran 5-7 ekor dalam satu kilogram di jual dengan harga Rp 22.000-Rp 24.000 per kilogram, Setelah nelayan menjual ke pasaran di jual Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per kilogram," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika