REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Serapan gabah dari petani ke bulog hingga saat ini masih kecil. Menurut Direktur Bisnis Perum Bulog Jabar, Febby Novita, serapan beras masih kecil karena gabah kering panennya masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terjadi karena panen belum merata.
"Jabar daerah produsen untuk ke Jawa. Kami belum banyak serapannya karena tadi, gabah kering panen atau berasnya masih di atas HPP yang ditetapkan pemerintah. Sekarang Rp 4.700 gabah kering panen. Kita harus membeli harga Rp 4.300. Jadi, nggak bisa beli jadinya," ujar Febby kepada wartawan usai acara Kunjungan Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog, Rabu (6/4).
Febby optimistis dua pekan ke depan panen mungkin akan merata sehingga harga bisa sesuai yang ditetapkan pemerintah. Tapi walaupun penyerapan gabah masih kecil, stok beras di Jabar masih mencukupi.
"Jabar stok berasnya 130 ribu ton. Kalau Nasional 380 ribu ton," katanya.
Selain beras, kata dia, kalau dari sisi komersialnya Bulog membeli dan menyetok gula, minyak goreng, dan lainnya.
"Komoditas yang lain di Bulog ada hanya bukan penugasan, tapi membantu masyarakat saja," katanya.
Febby mengatakan, pihaknya baru menerima keputusan BUMN yang memberikan jalur penugasan untuk operasi pasar minyak goreng tapi bentuknya binis to bisnis jadi tak ada subsidi.
"Minyak curah Rp 14 ribu, tapi kami terus terang saja tak bisa ke seluruh lndonesia hanya bisa ke beberapa tempat. Ongkosnya kan sudah berapa. Kan ngambilnya di Dumai," paparnya.
Sementara menurut Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, kunjungan anggota DPR ke Gudang Bulog Gedebage Bandung, untuk menindak lanjuti rapat komisi VI.
"Kami ingin mengecek kesiapan Bulog dalam mengantisipasi harga-harga. Kami mendapati bahwa peran bulog masih kurang. Beras saja tadi dilaporkan yang terserap baru 2 sampai 3 persen," katanya
Oleh karena itu, pihaknya akan meminta masukan bulog dan lembaga terkait agar punya kemampuan membentuk sebuah lembaga yang nantinya bisa memiliki kemampuan stabilisasi harga. "Kami akan lihat peran Bulog di masa lalu apa kelebihan dan kekurangannya untuk disempurnakan," katanya.
Karena, kata dia, DPR RI melihat negara kurang menggigit dalam stabilisasi harga. Hingg saat ini, persoalan minyak goreng saja belum selesai.
"Harusnya ada lembaga buffer stock barang jadi bisa mengambil dan disimpan dulu baru d lepas. Sekarang nggak ada peran lembaga itu jadi ada kekosongan lembaga yang harus diisi dan antisipasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
