REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampak emosi saat mengetahui jika pengiriman minyak goreng curah ke Jateng mengalami keterlambatan dan stok berkurang. Hal ini diketahui saat Ganjar melakukan inspeksi mendadak di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Semarang, Selasa (5/4/2022).
Pada sidak tersebut, Ganjar menemukan fakta bahwa jatah minyak goreng curah untuk Jawa Tengah yang dijadwalkan datang pada 3-4 April 2022 hingga hari ini belum tiba.
Seorang pejabat dari PTPPI yang diketahui sebagai Manajer Perwakilan bernama Aby mengatakan kepada Ganjar jika ada keterlambatan pengiriman minyak goreng dari Kalimantan ke Jateng.
"Rencana pengiriman minyak goreng curah baru akan datang pada Rabu ini. Problemnyadari kesiapan produsen Pak, dan lama perjalanan dari Kalimantan ke sini, besok juga yang datang hanya 2.600 ton," kata Aby.
Mendengar hal itu, nada bicara Ganjar meninggi dan mengatakan jatah minyak goreng curah untuk Jateng seharusnya datang pada 3 April 2022 sebanyak 3.000 ton, bukan 2600 ton.
"Ini siapa yang mengawasi kalau soal gini, kemarin itu rapatnya resmi lho pak. Kita jangan di PHP, makanya saya ngeceklangsung ini. Jangan kebangetanlah, kita itu pemerintah, menjadi institusi yang dipercaya rakyat," tegas Ganjar.
Ganjar kemudian meminta PTPPI untuk memastikan kedatangan minyak goreng curah, serta meminta agar laporan distribusi diberikan setiap hari.
"Ini semua sudah menjerit Pak, saya minta bantuannya. Kalau njenengan tidak mampu, langsung lapor ke kita biar bisa dibantu. Nanti saya bantu teleponkan pejabat-pejabat yang di atas sana," ujarnya.
Selain ke PT. PPI, Ganjar juga memastikan pasokan minyak goreng curah di PT. RNI. Ganjar juga mengecek pemasok minyak goreng curah dari swasta yakni PT. Best.
Usai melakukan pengecekan, Ganjar mengatakan bahwa memang terjadi keterlambatan pengiriman minyak goreng curah ke Jateng dan PT. PPI sebagai penanggungjawab diminta lebih tegas terkait hal ini.
"PPI lambat ini, harusnya datang tanggal 3 April tapi baru Rabu (datangnya). Ini kita mesti serius betul karena Presiden sudah perintahkan begitu, yang di bawah bekerjanya harus benar. Kalau tidak, kita mendapat tamparan keras dari rakyat," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan kuota minyak goreng curah yakni dari semula 3.000 ton menjadi 2.600 ton.
"Kalau 2.600 ton ya hitung-hitungan kita hanya dua minggu, makanya kita akan hitung nantinya, termasuk mengoptimalkan yang dari PT. RNI untuk datang lagi. Selain itu, dari perusahaan swasta seperti PT. Best ini juga bisa menyulami," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika