Ia menjelaskan, kenaikan berbagai komoditas pangan maupun energi di dunia saat ini merupakan dampak dari geopolitik di Rusia dan Ukraina. Kondisi ini, kata dia, berdampak baik pada kenaikan harga komoditas dan juga kenaikan inflasi di Indonesia. Yakni mulai dari gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak kelapa sawit, hingga gandum.
“Oleh karena itu Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan, tapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memperhatikan harga pupuk yang ikut mengalami kenaikan. Menurut Airlangga, akan ada pembatasan penggunaan pupuk yang nantinya akan diprioritaskan pada komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan juga kakao.
“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya mendorong ketersediaan pangan yang aman,” kata dia.
Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung pemerintah melakukan kemandirian pangan dalam rangka mengatasi kenaikan harga sembako. "Sebetulnya (permasalahan kenaikan harga sembako) ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan kemandirian pangan dan bukan tidak mungkin tidak bisa. Saya yakin kita bisa dan harus dalam jangka waktu cepat, karena ini sudah masalah klasik yang terus berulang setiap tahun," ujar Intan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pada minggu pertama Ramadhan ini harga sembako kembali mengalami kenaikan seperti minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, serta daging ayam dan sapi. Menurut Intan, kenaikan harga pangan ini jadi masalah klasik yang selalu terjadi tiap tahun.
"Kenaikan harga sembako memang sudah menjadi tren pada waktu tertentu seperti pada menjelang Ramadhan dan Lebaran, serta Natal dan Tahun Baru," katanya.
Ia mengatakan kenaikan ini terjadi lantaran kebutuhan masyarakat yang meningkat sekitar 10-15 persen. Namun, tahun ini dengan situasi pandemi, pendapatan masyarakat makin turun dan bahkan kehilangan pekerjaannya.
"Ditambah lagi, kebutuhan pangan pokok secara bersamaan naik karena kita memang masih ada ketergantungan kepada impor. Daging sapi kita bergantung pada Australia, sementara minyak goreng, CPO-nya mengikuti harga acuan dunia," kata Intan.
Komisi VI DPR telah melakukan rapat dengan kementerian dan lembaga terkait kenaikan harga sembako ini karena permasalahan ini perlu diselesaikan secara terintegrasi. Intan pun berharap pemerintah menghasilkan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat. "Intinya untuk kebutuhan pangan pokok harus bisa ada kemandirian pangan. Dari mulai petani, distribusi sampai dengan ritel tingkat akhir itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk tidak membebani rakyat dari harga produksi sampai dengan harga jual di ritel akhir," ujar Intan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
