Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Akhmad Darmawan menilai kebijakan pemerintah menyalurkan BLT minyak goreng justru bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kenaikan harga komoditas itu. "Itu (penyaluran BLT) baik, itu solusi tapi sifatnya sementara. Penyaluran BLT ini terkait dengan naiknya harga minyak goreng," katanya.
Wakil Rektor UMP Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyahan itu mengatakan langkah esensial yang semestinya dilakukan pemerintah bukanlah melalui penyaluran BLT minyak goreng. Menurut dia, pemerintah semestinya segera memberantas mafia atau pelaku kartel minyak goreng karena lonjakan harga minyak goreng berimbas pada harga komoditas lain.
"Apalagi momentumnya sekarang sedang bulan puasa dan mau Lebaran. Permintaan akan minyak goreng pasti meningkat karena banyak pelaku UMKM meningkatkan produksi selama momentum bulan puasa hingga Lebaran," kata dia, yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas.
Ia mengakui penyaluran BLT minyak goreng tidak akan memengaruhi ekonomi secara makro karena bantuan tersebut hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Kondisi tersebut berbeda dengan saat pemerintah memberikan subsidi, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga murah meskipun pasokannya terbatas.
"Oleh karena itu, pemerintah semestinya segera menormalisasi harga minyak goreng. Kalau memang mau ada subsidi, semestinya dilakukan lebih baik lagi," kata Darmawan.
Akan tetapi, kata dia, pemberian subsidi justru akan mengorbankan APBN karena saat sekarang masyarakat sudah benar-benar mengalami kesulitan. Selain masalah minyak goreng, lanjut dia, saat sekarang masyarakat juga dihadapkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun beberapa komoditas lainnya.
"Saat bulan Puasa seperti sekarang, beberapa harga komoditas mulai naik, sedangkan gaji para pekerja tidak naik, apalagi yang tidak bekerja. Dengan demikian, kuncinya adalah kartel minyak goreng harus segera diatasi karena sudah mengganggu ekonomi secara makro," katanya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah, Senin (4/4/2022), mengatakan kebijakan BLT minyak goreng bisa menekan kelangkaan komoditas tersebut di pasaran. "Dengan kebijakan BLT dan subsidi minyak goreng curah dicabut, maka kelangkaan minyak goreng akan bisa teratasi," kata Piter.
Menurut dia, kebijakan BLT dan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah itu dapat mengatasi kelangkaan produk minyak goreng di masyarakat. BLT minyak goreng merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan minyak goreng, yang berdampak besar pada kelompok masyarakat bawah.
Program BLT menggantikan subsidi minyak goreng curah, yang justru memicu kelangkaan akibat penyelewengan seperti penimbunan dan penyelundupan, katanya. "Saya lebih memilih kebijakan BLT dibandingkan dengan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
