Meskipun begitu, kata Yanto, pihaknya akan terus melakukan pengawasan termasuk memasifkan operasi pasar terkait minyak goreng. Pendekatan secara persuasif pun dilakukan agar harga migor khususnya untuk yang curah dapat sesuai HET dan distribusinya juga tetap sasaran.
"Kita terus pantau dan terus kita melakukan pendekatan kenapa sebabnya harga ini masih tinggi. Sekarang masih masa transisi dan harga yang ada di pasar masih di atas HET, mungkin kami masih perlu pendekatan persuasif. (Kebijakan) Baru beberapa hari, belum bisa menegakkan aturan, kita persuasif dulu, pendekatan humanis," ujar Yanto.
Sementara itu, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terkait HET migor curah dengan harga Rp 14 ribu. Termasuk memastikan agar distribusi migor curah bersubsidi ini tepat sasaran.
"Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli, apalagi memborong minyak goreng non premium yang harganya jauh lebih murah," kata Ketua LYK, Saktya Rini Hastuti.
Menurut Rini, idealnya subsidi migor tersebut sebaiknya bersifat tertutup yakni by name by address. Hal ini, katanya, membuat subsidi pun menjadi tepat sasaran.
Sementara, subsidi terbuka yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai berpotensi salah sasaran. Pasalnya, kata Rini, migor murah atau bersubsidi sangat mudah diborong oleh kelompok masyarakat mampu.
"Masyarakat menengah bawah akibatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng murah, pemerintah harus belajar dari subsidi pada gas melon," ujarnya.
Rini menegaskan, mutu migor curah juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, subsidi migor curah dinilai perlu diiringi dengan pengawasan mutu dari migor curah yang ada.
"Disamping itu, minyak goreng curah juga cukup ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah bawah," jelas Rini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
