Klaim big data Luhut juga sudah dibantah oleh kalangan parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani contohnya, menegaskan, bahwa PDIP juga memiliki big data serupa.
"Kalau di PDIP Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan. Itu saja," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (15/3/2022).
"Dan data kami partai politik, big juga, big data juga," imbuhnya.
Seolah menegaskan sikapnya bahwa Pemilu tetap digelar 2024, Puan pun meminta agar alat kelengkapan dewan (AKD) terkait mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang akan mulai dilaksanakan pada 2022 ini.
"Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut baik dari urusan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya," kata Puan dalam pidatonya.
DPR bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati pemilu 2024 digelar 14 Februari. Puan mengatakan, kesepakatan tersebut telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah.
"Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," ujar Puan diikuti tepuk tangan anggota yang hadir.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga menampik klaim Luhut yang mengatakan berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. La Nyalla menilai klaim yang disampaikan Luhut berlebihan.
“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisis big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/3/2022).
LaNyalla memaparkan jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.
"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," ungkapnya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, justru percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. Terdapat sebanyak 3.272.780 percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran
Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. Selain itu, LaNyalla juga mengungkapkan jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat.
“Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
