REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Kota Bogor menjadi kota pertama di Indonesia yang seluruh lahannya telah terpetakan secara digital, atau dalam istilah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu Kota Lengkap. Dengan seluruh lahan terpetakan, banyak keuntungan yang bisa didapat, salah satunya mengurangi sengketa lahan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kota Bogor, Rahmat, mengatakan keuntungan yang didapat dari pemetaan lahan yakni masyarakat bisa berinvestasi dari segi pembangunan.“Dengan data yang ada ini kita bisa memberikan masyarakat bisa investasi, bisa berusaha, bisa pemerintah daerah, pemerintah secara nasional, bisa memanfaatkan untuk perencanaan ke depan,” kata Rahmat kepada Republika, Selasa (15/3).
Sementara itu, lanjutnya, dari aspek lain pemetaan secara lengkap ini bisa mengurai permasalahan lahan. Seperti mengurangi sengketa lahan, sehingga kepastian atas hak tanah bisa lebih jelas dan terjamin.
“Bahkan bukan mengurangi lagi, seharusnya dengan sudah lengkap dan terpetakan, ke depan tidak akan lagi terjadi sengketa pertanahan dan tata ruang yang ada,” ujarnya.
Dengan pemetaan lahan secara digital pelayanan di Kantor ATR/ BPN bisa lebih cepat. Rahmat menuturkan, pemetaan lahan digital ini telah dibangun sejak 2017.
Menurut Rahmat, capaian Kota Lengkap ini ditargetkan selesai pada 2024. Namun nyatanya sudah tercapai pada 2022 dan seharusnya bisa ditangkap oleh stakeholder lain. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Bisa dijadikan sebagai base data perencanaan pembangunan ke depan. Misal untuk pembangunan jalan, perkantoran, tata ruang, dan kawasan bisnis dimana ini bisa dimanfaatkan,” jelas Rahmat.
Capaian ATR/BPN Kota Bogor ini diapresiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan memberikan penghargaan. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, pun berbangga lantaran Kota Bogor bisa menjadi Kota Lengkap pertama di Indonesia.
Menurut Bima Arya, capaian ini tentu bisa diraih karena kegigihan rekan ATR/BPN. “Juga dibantu oleh dinas terkait seperti Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) , oleh teman-teman wilayah camat lurah. Sehingga ini tercapai,” imbuhnya.
Saat ini, kata dia, Pemkot Bogor masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dari Menteri ATR/BPN yang telah menghibahkan Gedung Blenong. Hibah tersebut harus ditindaklanjuti dengan cepat.
“Kalau bisa sebelum 2024 prosesnya segera tuntas, diiringi dengan permjntaan pak menteri untuk juga mendapatkan mess BPN di Jalan Dadali,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
