REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPR dapil Papua, Marthen Douw, mendorong pemerintah mengutamakan dialog dalam menyikapi penolakan pemekaran wilayah di Papua. Hal tersebut disampaikan Marthen terkait aksi unjuk rasa penolakan pemekaran Papua yang terjadi di Papua dan Jakarta.
"Dialog yang diutamakan," kata Marthen kepada Republika, Sabtu (12/3).
Menurutnya dialog yang dilakukan nantinya perlu melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan akan ada titik temu sesuai yang diinginkan kedua belah pihak.
"Keras dialog dengan pihak ketiga sebagai fasilitator, yakni PBB," ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut dirinya sudah menyampaikan gagasan tersebut saat DPR menggelar rapat RUU Otsus Papua. "Jika Pemerintah masih keras, Dunia akan cap merah bagi Pemerintah," tegasnya.
Selain itu dirinya juga meminta aparat tidak bertindak represif terhadap masa aksi unjuk rasa penolakan pemekaran wilayah Papua. Pemerintah seharusnya menemui masa pendemo dan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.
"Apa susahnya Pemerintah datangi para pendemo dan menerima apa yang mau disampaikan para pendemo? Tidak susah kan ? Datangi aja kok repot," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
