REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG - Kinerja BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama mengalami minus sekitar Rp 50 juta tiap bulan sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional dan gaji karyawan. Direktur BUMD Tanjungpinang, Fahmi, mengatakan kondisi terburuk dialami perusahaan yang dipimpinnya sejak pandemi Covid-19.

Pembayaran gaji karyawan, termasuk dirinya, terpaksa dilakukan secara tambal sulam karena tidak cukup. Sementara biaya operasional kantor mulai dikurangi sejak pandemi.

"Saya dan karyawan BUMD Tanjungpinang sudah dua bulan tidak gajian. Mudah-mudahan dapat dibayar dalam waktu setelah ada pendapatan lainnya," ujarnya di Tanjungpinang, Sabtu (5/2/2022).

Fahmi menerangkan biaya pengeluaran untuk pembayaran gaji karyawan mencapai sekitar Rp 300 juta/bulan. Pembayaran gaji karyawan tidak pernah menunggak sebelum pandemi. Hal itu disebabkan pendapatan BUMD Tanjungpinang sebelum pandemi berkisar Rp 600 juta-Rp700 juta/bulan.

Pendapatan terbesar mencapai sekitar Rp 300 juta-Rp 400 juta bersumber dari kerja sama pengelolaan Pelabuhan Sri Bintan Pura antara BUMD Tanjungpinang dengan PT Pelindo Tanjungpinang. Namun ketika pandemi, tidak ada seorang pun wisatawan asing yang berkunjung ke Tanjungpinang sehingga pendapatan dari kerja sama itu anjlok. "Sejak pandemi rata-rata tinggal Rp 50 juta pendapatan yang bersumber dari pengelolaan pelabuhan itu," ucapnya.

Sumber pendapatan lainnya seperti penyewaan kios, lapak, dan meja di pasar tidak dapat diandalkan lantaran biaya sewa relatif murah. Lagi pula banyak pedagang yang menunggak pembayaran sewa lapak tersebut. "Fungsi kami dalam mengembangkan sektor UMKM, bukan hanya dari aspek bisnis, melainkan juga sosial," tutur Fahmi.

Kondisi yang dialami BUMD Tanjungpinang ini sudah disampaikan kepada Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan DPRD Tanjungpinang. "Kami membutuhkan dukungan dari pemerintah agar BUMD Tanjungpinang minimal dapat bertahan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika