REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Kota Bandung mengungkapkan, pengajuan Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjadi Wali Kota definitif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat terkendala, sehingga jadwal yang direncanakan beberapa waktu lalu tidak terealisasi. Namun, pihaknya berencana melakukan sidang paripurna membahas hal tersebut hari ini, Jumat (4/3/2022).
"Ada dinamika," ujar Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan saat dihubungi, Jumat (4/3/2022). Ia melanjutkan dinamika yang dimaksud adalah waktu pelaksanaan sidang paripurna yang belum tepat.
"Belum pas waktunya," katanya. Hari ini, pihaknya berencana melakukan sidang paripurna untuk mengajukan Plt Wali Kota Bandung menjadi definitif.
Selanjutnya berita acara tersebut akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan ditembuskan ke Kemendagri. Pihaknya berharap, agar proses pengajuan Plt Wali Kota Bandung dapat terealisasi dengan cepat.
Dia menuturkan, status Plt Wali Kota Bandung dan ketiadaan Wakil Wali Kota Bandung membuat pelayanan kepada masyarakat tidak akan maksimal. Kebijakan-kebijakan strategis tidak dapat dilakukan karena status plt. Selanjutnya, apabila sudah terdapat Wali Kota Bandung definitif maka pembahasan yang lainnya yaitu Wakil Wali Kota Bandung.
Sebelumnya, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku, ketiadaan Wakil Wali Kota Bandung turut mempengaruhi terhadap kerja-kerja pemerintahan dan pelayanan. Pihaknya akan mengikuti aturan terkait proses pengajuan Wakil Wali Kota Bandung.
Sebelumnya, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan dua nama yang akan diajukan menjadi calon Wakil Wali Kota Bandung. Dua nama tersebut telah diserahkan dan diketahui oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana untuk dipilih. Mereka adalah istri almarhum Oded M Danial, Siti Muntamah dan Ketua PKS Kota Bandung Khairullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika