REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA — Aksi pembunuhan terhadap warga sipil kembali terjadi di Puncak, Papua. Delapan karyawan dan pekerja Palapa Timur Telematika (PTT) dikabarkan tewas dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar (Kombes) AM Kamal mengatakan, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Rabu (2/3) kemarin siang waktu setempat.
“Penyerangan yang dilakukan oleh KKB terhadap karyawan PTT terjadi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Namun baru diketahui hari ini (3/3),” begitu kata Kombes Kamal, dalam rilis resmi yang diterima Republika, di Jakarta, pada Kamis (3/3). Kamal menerangkan, dari keterangan seorang saksi NS, pembunuhan itu terjadi persisnya di Tower Base Transciever Station (BTS) 3 Telkomsel CO 53m 756085-9585257.
Kata Kamal, saksi NS menceritakan dirinya semual berada di camp pekerja bersama karyawan PTT lainnya. Sebelum tengah hari, dikatakan NS keluar dari camp. Masih menurut NS, kata Kamal, saksi tersebut tiba kembali ke camp sekitar pukul 13:00 WIT. Namun, setiba di camp, NS melihat delapan rekan kerjanya sudah tewas tak bernyawa. “Saksi NS sempat meminta bantuan melalui penyelamatan CCTV Tower BTS 3. Tetapi, baru termonitor di CCTV Pusat PTT di Jakarta sekitar pukul 16:00 WIT,” begitu kata Kamal.
Kamal menerangkan, dari identifikasi korban diketahui delapan yang tewas tersebut, adalah B, R, BN, BT, J, E, dan S, serta PD. Satu-satunya yang selamat dari camp tersebut, adalah NS. Namun kata Kamal, baik NS yang masih dalam kondisi hidup, dan selamat, serta delapan jenazah yang terbunuh belum dapat dievakuasi. “Saat ini, para korban masih berada di TKP Tower BTS 3 Telkomsel dan belum dapat dilakukan evakuasi karena cuaca buruk,” sambung Kamal.
Sementara dari Polres Puncak, kata Kamal, melaporkan sudah menerjunkan tim untuk menuju ke TKP. Tim, bersama pihak PTT, akan bersama-sama melakukan evakuasi para karyawan yang berada di BTS 4. Selanjutnya, kata Kamal, tim kepolisian akan melakukan olah TKP, untuk proses penyelidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika