REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Bogor berharap ada anggaran dari pemerintah khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, sejak September 2020, anggota Himpaudi membayar BPJS Ketenagakerjaan secara swadaya dan mandiri dari gaji yang minim.
Ketua Himpaudi Kota Bogor, Srie Harniasih mengatakan, dari 1.043 tenaga pendidik yang mengajar di 247 PAUD se-Kota Bogor, sekitar 400 di antaranya belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Srie mengatakan, pihaknya sempat mengajukan diri ke Ketua DPRD Kota Bogor, untuk menyampaikan aspirasi dari anggota Himpaudi terkait biaya BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami di tahun 2020 sudah sowan ke ketua DPRD menyampaikan aspirasi Himpaudi Kota Bogor ini untuk bagaimana bisa diangkat atau dianggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJSTK ini sangat penting, karena kami organisasi non-profit tanpa ada gaji yang layak,” kata Srie kepada Republika.co.id, Selasa (1/3).
Lebih lanjut, Srie mengatakan, sejak 2020 hingga saat ini Himpaudi membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara swadaya dan mandiri. Ia pun berharap di anggaran pemerintah berikutnya, seluruh anggota Himpaudi bisa mendapat fasilitas perlindungan diri secara merata.
“Alhamdulillah Himpaudi Kota Bogor sejak September 2020 sudah bergabung dan kami sangat merasakan manfaat tersebut. Kami terus mengupayakan agar teman-teman bisa masuk ke BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, DPRD Kota Bogor akan menyampaikan aspirasi Himpaudi agar komunitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bisa diakomodasi dengan alokasi anggaran yang memungkinkan. Pada kepesetaan BPJS Kesehatan, terdata ada 400 ribu peserta di Kota Bogor yang preminya dibantu oleh pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota, provinsi, maupun pusat.
Pihaknya pun terus berkomunikasi terkait tindak lanjut pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. “Beberapa waktu lalu kepala cabang BPJSTK juga sudah komunikasi dengan pimpinan, Komisi IV juga secara internal tahun berikutnya sudah dimulai dari sekarang, untuk bisa mengakimodir beberapa kepentingan komunitas yang perlu support dari APBD Kota Bogor,” jelasnya.
Senada dengan Srie, Karnain mengatakan, para tenaga pendidik dan kependidikan PAUD se-Kota Bogor membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara swadaya dan mandiri. Baik dari biaya sendiri dan ada yang dari peserta didik. “Jadi swadaya swadana perlu kita hadirkan penganggaran Pemkot Bogor, untuk meningkatkan peran mereka dalam rangka mewujudkan Bogor Cerdas, mencapai visi Kota Bogor yang ramah kelaurga,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
