REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK), Ardiansyah Bahar, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk kreatif dalam meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat lanjut usia (lansia). Sebab, masih banyak lansia yang merupakan kelompok rentan terkena risiko fatal akibat Covid-19 belum mendapatkan vaksinasi.
"Pemda harus melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Tentu setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki tokoh yang mereka dengarkan," katanya, Rabu (23/2/2022).
Ardiansyah mengatakan, Pemda juga harus bisa merangkul tokoh-tokoh tersebut untuk bisa membantu dalam mengajak masyarakat. Khususnya kelompok lansia, untuk bisa mengikuti kegiatan vaksinasi. "Selain mengurangi tingkat keparahan dan kematian, vaksinasi tentu diharapkan bisa membantu transisi pandemi ke endemi oleh karena tercapainya herd immunity di masyarakat," ujarnya.
Ardiansyah juga menilai, upaya melawan hoaks seputar kesehatan, termasuk vaksin harus terus dilakukan. Pemerintah harus terus memberikan informasi yang benar di berbagai media massa dan platform medsos untuk melawan hoaks yang beredar.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai sebenarnya lansia tidak menolak untuk divaksin. Kata dia, lansia punya keterbatasan untuk ke tempat vaksinasi.
"Usia lansia punya keterbatasan akses, selain faktor usia yang susah mobilitasnya, juga gaptek. Pemerintah bersama pemda perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif juga perlu pendampingan," kata Yahya.
Selain itu, kata dia, pemda perlu proaktif mendatangi lansia atau dikumpulkan dalam satu tempat. "Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk menurunkan pandemi," imbuhnya.
Namun, kata dia, pemerataan vaksin belum terpenuhi di dunia. "Salah satu sebab munculnya Omicron karena adanya ketidakadilan vaksin di dunia. Seperti di kawasan Afrika yang masih tertinggal. Perlu ada gerakan dari WHO untuk membuat keadilan vaksin di dunia," ungkapnya.
Selain itu, dia menilai di dunia serba digital saat ini memberantas hoaks bukan perkara mudah. Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah memberikan informasi yang intensif dan masif ke masyarakat.
"Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi untuk membuat digitalisasi informasi mengenai Covid-19. Serta menerapkan strategi komunikasi yang jitu dengan melibatkan semua stakeholders," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
