Rabu 23 Feb 2022 00:47 WIB

Wiku: 49 Persen Masyarakat Belum Vaksinasi Dosis Kedua

20 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi untuk terus mempercepat vaksin kedua

Rep: dessy suciati saputri/ Red: Hiru Muhammad
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) berdialog dengan ibu rumah tangga sambil menyerahkan bantuan paket sembako saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Secara Serentak di Gedung Balai Diklat Pemprov Banten, di Pandeglang, Selasa (22/2/2022). Vaksinasi digelar secara serentak baik vaksin dosis pertama untuk anak hingga vaksin dosis ketiga untuk ulama, tokoh masyarakat dan personel layanan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali meningkat.
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) berdialog dengan ibu rumah tangga sambil menyerahkan bantuan paket sembako saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Secara Serentak di Gedung Balai Diklat Pemprov Banten, di Pandeglang, Selasa (22/2/2022). Vaksinasi digelar secara serentak baik vaksin dosis pertama untuk anak hingga vaksin dosis ketiga untuk ulama, tokoh masyarakat dan personel layanan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, sekitar 49 persen populasi Indonesia belum menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Bahkan, kata dia, data menunjukan terjadi penurunan laju suntikan dosis vaksin pada Februari ini. “Data terkini menunjukan sekitar 49 persen populasi Indonesia belum menerima dosis vaksin keduanya,” kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (22/2).

Karena itu, Wiku  mendorong daerah, khususnya di 20 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi untuk terus meningkatkan dan mempercepat vaksinasi dosis kedua. Upaya percepatan vaksinasi ini harus ditindaklanjuti secara serius demi mencegah penambahan kasus di dalam daerah maupun importasi kasus ke daerah lainnya.

Baca Juga

“Yaitu DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, NTB, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua,” papar Wiku.

Wiku juga meminta agar daerah terus memantau data vaksinasi di tiap kabupaten kota secara berkala bersama dengan dinas kesehatan setempat. Upaya ini diperlukan untuk perencanaan kegiatan vaksinasi yang baik dengan memprioritaskan kelompok rentan.  

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement