REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut secara simbolis menyerahkan rumah untuk merelokasi warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Selasa (15/2/2022). Setidaknya, terdapat 73 kepala keluarga (KK) di wilayah itu yang direlokasi.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, rumah relokasi itu akan menjadi milik warga. Pemkab Garut akan memberikan rumah relokasin itu berikut dengan sertifikatnya. "Kami sedang urus sertifikatnya," kata dia, melalui keterangan resmi, Selasa.

Selain menyerahkan 73 rumah untuk warga terdampak bencana di Kecamatan Cilawu, Pemkab Garut juga menyerahkan rumah relokasi sebanyak 11 unit rumah di Kecamatan Banjarwangi dan 11 unit rumah di Kecamatan Cisompet, kepada warga yang juga terdampak bencana. Total, terdapat 95 unit rumah yang diserahkan kepada warga. 

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut, total anggaran yang digunakan untuk pembangunan rumah relokasi di tiga lokasi itu mencapai Rp 10,8 miliar. Rinciannya, sebanyak Rp 7.035.100.818 untuk pembangunan di Kecamatan Cilawu Rp 2.431.112.300 untuk pembangunan rumah relokasi di Kecamatan Banjarwangi, dan Rp 1.340.668.150 untuk pembangunan rumah relokasi di Kecamatan Cisompet.

Rudy mengatakan, pembangunan rumah relokasi tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Artinya, tempat relokasi itu dipastikan aman dari ancaman bencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Satria Budi, mengatakan, penentuan lahan relokasi dilakukan melalui kajian yang dilakukan PVMBG. Sebelum relokasi dilakukan, tempat itu sudah dipastikan aman dari ancaman bencana geologi.

"Sebelum relokasi dilakikan sudah dulakukan kajian oleh PVMBG, agar jangan sampai ketika sudah dipindah malah terjadi masalah lagi," kata dia, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (15/2/20222).

Sementara untuk lokasi tanah longsor tidak diperkenankan kembali untuk didirikan permukiman. Ia mengatakan, masyarakat sekitar masih bisa memanfaatkan lahan yang terdampak longsor itu, tapi hanya untuk menanam tanaman keras. 

"Masyarakat diminta kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memanfaatkan lahan itu," kata dia.

Baca juga:

Satgas Sebut Kinerja Posko Covid-19 Menurun Drastis

PBB: Polusi Udara Lebih Membunuh Dibandingkan Covid-19

Pemkab Mamuju Sediakan Hadiah Bagi Warga Jalani Vaksinasi Covid-19

Ikuti Whatsapp Channel Republika