Rabu 16 Feb 2022 11:33 WIB

Anggota Komisi C DPRD Minta PAL Jaya Eksekusi Program Kerja Prioritas

Masih banyak pembangunan jaringan pipa dan IPAL di Jakarta belum terealisasi.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Aktivitas pekerja erusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya.
Foto: Dok PAL Jaya
Aktivitas pekerja erusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Khoirudin meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya menggenjot program kerja prioritas. "BUMD milik DKI Jakarta tersebut hingga kini belum serius mengeksekusi program kerja prioritas," kata Khoirudin di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Hingga saat ini, kata dia, masih banyak pembangunan jaringan pipa dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum terealisasi maksimal. Padahal keberadaan instalasi itu sangat dibutuhkan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan warga.

"Limbah itu pasti terjadi dalam proses produksi, baik limbah rumah tangga, rumah sakit, pabrik, hotel, restoran. Itu terus terjadi dan ini sungguh ironi kalau limbah tidak ditangani oleh Pemprov DKI padahal itu area publik dan kepentingan masyarakat pada umumnya," ujar politikus PKS tersebut.

Berdasarkan realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk PAL Jaya sejak 2013 sampai 2020, terdapat dua program kegiatan pengolahan limbah yang menggunakan PMD belum tereksekusi dengan optimal. Khoirudin menyebut, pembangunan jaringan pipa dan IPAL Ancol menggunakan skema PMD 2016 sebesar Rp 100 miliar, baru terealisasi Rp 41,18 miliar (41 persen) dengan perkembangan fisik 35 persen dan pemasangan pipa air limbah.

Kemudian, IPAL TB Simatupang melalui PMD 2018 senilai Rp 175 miliar, baru terealisasi Rp 1,18 miliar (1 persen) dan belum ada satu pun pengerjaan instalasi. Selanjutnya, program hibah air limbah tahap dua zona menggunakan skema PMD 2020 sebesar Rp 3 miliar, baru terealisasi Rp 441,29 juta (15 persen), namun pengerjaan fisik sudah 82 persen.

Merujuk data itu, Khoirudin menegaskan, Komisi C DPRD DKI mengimbau kepada Perumda PAL Jaya sebagai pemimpin sektor segera mengambil terobosan kebijakan dalam pengelolaan seluruh jenis limbah yang ada di DKI Jakarta secara tepat sasaran. "Seperti yang Rp100 miliar itu (IPAL Ancol) masih sangat minimal untuk mengelola limbah yang ada di sekitarnya. Saya harap mereka bisa segera mengeksekusi karena ini darurat," katanya.

Direktur Utama Perumda PAL Jaya, Aris Supriyanto mengatakan, pihaknya terus berupaya memaksimalkan serapan anggaran untuk kegiatan pembangunanIPAL yang menjadi sorotan Komisi C DPR DKI. Meskipun ada juga sebagian titik yang terkendala saat proses perjanjian kerja sama (PKS) berlangsung.

"Seperti di Ancol memang kendalanyakerja sama itu dan memang saat itu negosiasinya masih cukup alot. Mungkin baru bisa disepakati beberapa bulan lagi, mudah-mudahan April sudah selesai itu untuk yang Ancol," kata Aris.

Selain itu, pihaknya juga akan bernegosiasi dengan Perumda PAM Jaya agar IPAL TB Simatupangdapat segera tereksekusi dalam waktu dekat. "Kita juga sedang negosiasi supaya IPAL yang tengah dibangun bisa menghasilkan kebutuhan air bersih untuk warga di sana," tutur Aris.

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement