REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membatasi pasien Covid-19 yang masuk ke fasilitas isolasi terkendali (isoter) di Jakarta berdasarkan asal daerah dari pasien tersebut. Riza mengatakan, Pemprov DKI siap membantu daerah-daerah di sekitar Jakarta membutuhkan tempat isolasi bagi warganya jika fasilitas mereka terisi penuh.

"Sebetulnya ini 'kan kemanusiaan, kami tidak pernah membedakan. Kalau daerah mereka masing-masing tidak ada atau fasilitasnya penuh, tentu kami siap membantu," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/2/2022) malam.

Fasilitas isolasi terkendali di Jakarta sendiri, kata Riza, saat ini tersedia enam lokasi dan siap menambah lagi lokasi isolasi jika dibutuhkan, mulai dari rumah susun, gelanggang olahraga, hingga wisma-wisma pusat pendidikan dan latihan. "Untuk lokasi isoter, kami sudah siapkan enam tempat yang belum semua terpakai. Prinsipnya DKI menyiapkan tempat isolasi jika dibutuhkan," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan enam lokasi isoter bagi pasien Covid-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG), gejala ringan, dan tidak memiliki komorbid. Sementara itu, pasien bergejala sedang, berat, dan kritis diharuskan dirawat di rumah sakit.

Tempat tidur di enam isolasi terpusat yang disediakan sebanyak 921 unit dengan perincian 77 tempat tidur di Ciks Mansion (terpakai 10), 194 di Graha Wisata Ragunan (terpakai enam), 100 di Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah (terpakai 46).Berikutnya 150 di LPMP (belum terpakai), 100 di Masjid Raya Hasyim Ashari (terpakai 17), dan 100 di Wisma Adhyaksa Puri Loka (terpakai 32).

Sebelumnya, Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji, mengatakan, pemanfaatan isoter akan diperuntukan pada masyarakat menengah ke bawah. “Kami harapkan keluarga mampu, orang kaya, agar memanfaatkan hotel-hotel yang berbayar,” kata Isnawa saat rapat dengan Komisi A di DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Sebab, lokasi isoter yang dikelola Pemprov DKI mencakup dukungan pasokan makanan dari dana APBD yang dikelola dinas. “Jadi mereka (masyarakat mampu) tidak mengganggu porsi untuk orang-orang kecil,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika