REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional (Kornas) Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) Sudirman Said menyayangkan sikap Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang dalam keterangan pers terkait insiden masyarakat Desa Wadas, justru menutupi keadaan sebenarnya. Menurut mantan Menteri ESDM ini, Mahfud seharusnya tidak menyederhanakan persoalan yang ada.
"Sayang betul yang seharusnya Pak Menko yang menyampaikan keterangan yang mendinginkan publik, cenderung menutupi keadaan dan mensimplifikasi situasi seolah olah tidaklah rumit, padahal dalam pengelolaan krisis harus menjelaskan apa adanya," kata Sudirman Said dalam diskusi Kedai Kopi, bertajuk 'Wadas, Panggilan Kemanusiaan dalam Pembangunan', Selasa (15/2/2022).
Karena, menurut dia, semakin ditutupi akan ada letupan-letupan berikutnya yang semakin menurunkan kredibilitas pemerintah. Hal ini terbukti, ketika Komnas HAM hingga Komisi III turun ke lokasi di Desa Wadas dan menemukan fakta yang sebenarnya ditutupi oleh pemerintah.
Ia melihat sangat jelas persoalan penanganan konflik warga di Desa Wadas terkait pembangunan bendungan dan pengambil alihan lahan untuk penambangan batu andesit ini. Ada saluran komunikasi yang tersumbat di masyarakat. "Ada info yang tidak ditanggapi dengan baik oleh penentu keputusan baik di level provinsi maupun nasional," imbuhnya.
Ia setuju masyarakat harus mendukung proses pembangunan. Namun persoalannya proses pembangunan itu untuk rakyat. Maka, tidak boleh ada proses pembangunan untuk rakyat itu justru berbenturan dengan masyarakat.