REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah masih menerapkan pendekatan konservatif dalam menangani pandemi Covid-19, di saat beberapa negara lain telah melakukan pelonggaran pembatasan. Hal ini, kata dia, dilakukan agar sistem kesehatan Indonesia tetap terjaga serta meminimalkan terjadinya kematian.

“Jika dibandingkan beberapa negara yang sudah melakukan pembatasan, bahkan tidak diwajibkan menggunakan masker, pendekatan kami jauh lebih konservatif,” ujar Luhut saat konferensi pers usai ratas evaluasi PPKM bersama Presiden, Senin (14/2/2022).

Ia menegaskan, pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan berbagai kebijakan menangani Covid-19, termasuk soal karantina dan penerapan protokol kesehatan. Terkait kebijakan karantina, pemerintah juga masih menerapkan karantina selama lima hari bagi PPLN meskipun negara lain sudah menerapkan bebas karantina untuk masuk ke negaranya.

Kendati demikian, pemerintah akan mulai mengurangi masa karantina itu minggu depan menjadi tiga hari. Aturan ini berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) baik WNA dan WNI yang telah melakukan vaksinasi booster. Kebijakan ini nantinya diberlakukan dengan syarat tetap melakukan entry dan exit tes PCR.

“Mulai minggu depan, PPLN baik WNA dan WNI yang telah melakukan booster, lama karantina dapat berkurang menjadi tiga hari,” kata Luhut.

Jika situasi terus membaik, pemerintah pun akan menurunkan masa karantina menjadi 3 hari untuk seluruh PPLN pada 1 Maret nanti. Dan jika situasi semakin mengalami perbaikan serta diikuti peningkatan vaksinasi, Luhut menyebut pemerintah akan meniadakan karantina terpusat bagi PPLN pada 1 April mendatang. “Ini bergantung pada situasi pandemi dan supaya kita mengendalikan penyebaran kasus,” ujar dia.

Luhut pun mengingatkan masyarakat agar tak panik terhadap kenaikan kasus akibat varian Omicron. Namun, masyarakat diminta tetap waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika