REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah desa mengembangkan teknologi digital. Yusharto menilai, melalui sistem digital ini membuat data desa yang terhimpun semakin jelas, sehingga dapat memudahkan pemerintah desa mengambil kebijakan.
"Untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi keharusan," kata Yusharto dikutip dari siaran pers Kemendagri, Senin (14/2/2022).
Yusharto menyebut, sistem desa digital ini juga membantu pemerintah desa di berbagai bidang, seperti penganggaran. Terobosan desa digital ini dapat mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Selain itu, penerapan sistem digital juga diyakini mampu menumbuhkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Hal itu disampaikan Yusharto saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Gunung Masigit, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di daerah tersebut terdapat tempat wisata yang menerapkan smart village.
Menurutnya, hal itu dapat memudahkan pengelolaan tempat wisata di berbagai bidang pelayanan. Selain itu, tempat wisata tersebut juga telah menerapkan layanan ticketing dengan sistem transaksi cashless dan paperless.
Yusharto berharap, nantinya 165 Desa di Kabupaten Bandung Barat seluruhnya dapat terdigitalisasi. Dirinya menegaskan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri siap membantu sebagai jembatan menyelesaikan masalah dan mencari solusi melalui command center.
Ikuti Whatsapp Channel Republika