REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, memandang menempatkan keterwakilan 30 persen perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dinilai penting. Dengan mewujudkan hal tersebut sejatinya negara menjalankan amanat konstitusi secara baik.
"Ketika Komisi II nanti akan mengimplementasikan bahwa hasilnya nanti menunjukkan akan duduk 30 persen perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, artinya ini adalah performa bagi negara. negara telah melakukan performa baik, karena mandat kebijakan telah dijalankan, mandat konstitusi dijalankan," kata Mike dalam diskusi daring, Ahad (13/2/2022).
Menurutnya mewujudkan komposisi 30 persen pada lembaga penyelenggara pemilu bukanlah hal sulit. Mike melihat para calon penyelenggara pemilu perempuan mempunyai agenda-agenda dan terobosan pengelolaan tata kelola dan membuat konsep penyelenggaraan pemilu dan pilkada lebih inklusif.
"Ketika kita bicara kelompok perempuan, marjinal, rentan, yang selama ini mungkin tidak cukup mendapatkan akses ketika harus mendapatkan haknya juga dalam proses pemilu, itu mereka coba buatkan dalam bentuk agenda-agenda yang akan dilakukan ketika mereka terpilih," tuturnya.
Ia juga menegaskan ketika membicarakan komposisi keterwakilan perempuan, bukan berarti membicarakan persoalan mekanisme kerangka kerja gender, serta inklusi sosial, melainkan diharapkan semua penyelenggara pemilu turut memperhatikan berbagai hal untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik ke depan.
"Itu impian kita bersama. Tapi memang problemnya sekarang kita belum bisa mencapai situasi yang se-ideal itu," ujarnya.
Ia optimistis ke depan calon penyelenggara pemilu laki-laki juga memiliki perspektif yang sama dan mau memperjuangkan hal-hal yang sama yang diperjuangkan calon anggota penyelenggara pemilu perempuan. Namun hal itu menurutnya tidak bisa serta merta terjadi.
"Kita percaya ini akan jalan dengan mulus enggak? Oleh karena itu kita perlu langkah-langkah gradual. Salah satunya adalah memastikan keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu dan level-level dan lembaga-lembaga lainnya," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
