Sabtu 12 Feb 2022 03:04 WIB

Pemprov Bali Optimistis Bisa Kendalikan Penyebaran Kasus COVID-19

Hingga Kamis ini tercatat kasus aktif COVID-19 di Provinsi Bali sebanyak 17.851 orang

Pekerja sektor pariwisata antre sebelum menjalani vaksinasi COVID-19 booster di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (8/2/2022). Vaksinasi COVID-19 booster yang menyasar sekitar 7.000 orang pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif itu dilakukan untuk kekebalan komunal dan sebagai salah satu upaya persiapan menjelang penyelenggaraan sejumlah kegiatan internasional yang rencananya akan diselenggarakan di kawasan tersebut terutama KTT G20.
Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Pekerja sektor pariwisata antre sebelum menjalani vaksinasi COVID-19 booster di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (8/2/2022). Vaksinasi COVID-19 booster yang menyasar sekitar 7.000 orang pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif itu dilakukan untuk kekebalan komunal dan sebagai salah satu upaya persiapan menjelang penyelenggaraan sejumlah kegiatan internasional yang rencananya akan diselenggarakan di kawasan tersebut terutama KTT G20.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali optimistis dapat mengendalikan penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron di daerah itu. Berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah daerah.

"Kita sudah mempunyai 62 rumah sakit rujukan COVID-19 dengan 6.000 tenaga kesehatan yang siap melayani pasien COVID-19," kata Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati di Denpasar, Jumat (11/2/2022).

Baca Juga

Wagub yang biasa disapa Cok Ace itu mengakui perkembangan kasus aktif COVID-19 di Bali mengalami lonjakan karena varian Omicron yang memang cepat menyebar. Hingga Kamis ini tercatat kasus aktif COVID-19 di Provinsi Bali sebanyak 17.851 orang, dengan penambahan kasus baru per hari dalam sepekan terakhir di atas 1.000 orang. Bahkan sempat tiga hari berturut-turut di atas 2.000 orang.

"Varian Omicron memang cepat menyebar, namun dengan tingkat kematian yang rendah berbeda dengan Delta. Akan tetapi, kita tetap perlu waspada," ujarnya.

Cok Ace menambahkan, sebanyak 87 persen masyarakat Bali yang terjangkit COVID-19 saat ini, tengah melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya yang bergejala ringan dirawat di tempat isolasi terpusat dan sisanya dirujuk ke RS.

Dalam kesempatan tersebut, ia pun mengatakan pemberlakuan PPKM level 3 di Bali untuk mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Selain itu, pemberlakuan PPKM level 3 di Bali juga sebagai Langkah pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 varian Omicron.

"Salah satu kebijakan dari PPKM level 3 adalah dihentikannya pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini cukup penting dilakukan karena sebagaimana diketahui karakteristik anak-anak yang suka berkerumun dan jarang bisa taat akan prokes," katanya.

Selain itu, PTM terpaksa ditutup karena masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua. "Meskipun PPKM level 3 diberlakukan di Bali, namun pemerintah tetap membuka pintu penerbangan internasional. Hal itu dikarenakan saat ini imported case sudah jarang ditemukan, penyebaran COVID-19 masih didominasi oleh transmisi lokal," ujarnya.

Ketua PHRI Bali itupun optimistis, dengan dibukanya penerbangan internasional karena persyaratan wisatawan masuk Bali sudah lebih mudah dibandingkan dengan pertama kali dibuka tanggal 14 Oktober yang lalu."Karantina yang semula 10 hari sekarang bisa hanya dengan 4 malam. Pun untuk mendapatkan visa lebih dipermudah lagi. Apalagi sekarang ditambah dengan kebijakan travel bubble yang diyakini bisa menggerakkan pariwisata di Bali," ujarnya.

Ia berharap setelah gelombang Omicron terlewati, kondisi kesehatan masyarakat juga membaik sehingga pemulihan ekonomi dan pariwisata di Bali bisa segera teratasi.

"Saat ini pemerintah terus berupaya agar kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan seimbang," katanya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement