REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, Kurikulum Prototipe kini berganti nama menjadi Kurikulum Merdeka. Dia menyebut Kurikulum Merdeka merupakan salah satu dari tiga kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran.
"Kurikulum Merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu Kurikulum Prototipe. Sekarang karena kita luncurkan kepada sekolah-sekolah lain, namanya Kurikulum Merdeka," ungkap Nadiem saat peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-15 secara daring, pada Jumat (11/2).
Nadiem menjelaskan, krisis pembelajaran yang ada akibat pandemi Covid-19 membuat pendidikan semakin tertinggal. Pandemi membuat hilangnya pembelajaran terjadi dan kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi semakin meningkat.
Sebab itu, dia menekankan pentingnya penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat. Kurikulum yang berupa penyederhanaan Kurikulum 2013 itu dia sebut efektif dalam memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.
Efektivitas kurikulum darurat, kata Mendikbudristek, semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Arah perubahan kurikulum, yang menjadi Kurikulum Merdeka, adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel.
Kurikulum Merdeka fokus pada materi yang esensial, memberikan keleluasan bagi guru dalam menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Perubahan kurikulum itu disertai dengan penyediaan aplikasi yang dapat memberikan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik.
Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, lanjut Nadiem, satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.
“Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahapan kesiapan dirinya menggunakan Kurikulum Merdeka,” ujar Nadiem.
Sementara itu, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mendukung langkah Kemendikbudristek yang akan melaksanakan kebijakan Kurikulum Merdeka mulai 2022 sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Dia melihat kurikulum tersebut dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. "Serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar,” tutur Yaqut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, turut menyambut baik hadirnya Kurikulum Merdeka. Menurutnya, Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pasca pandemi, tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. “Saya percaya setiap anak itu unik, oleh karena itu pendekatan yang holistik fleksibel dan fokus pada kompetensi anak adalah kunci untuk mengembangkan anak secara maksimal demi cita-cita yang ingin mereka raih,” ujar Hetifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika