Kamis 10 Feb 2022 21:43 WIB

Rokhmin Paparkan Strategi dan Program Pembangunan Pesisir Kabupaten Kaur

Paling tidak, ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University,  Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS.
Foto: Dok RD Institute
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS.

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University,  Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS diudang menjadi narasumber FGD “Optimalisasi Sumberdaya Pesisir Kab. Kaur Secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Kaur”  yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Kaur, Selasa (8/2).

Prof Rokhmin Dahuri mengawali pemaparannya dengan membahas kunci sukses pembangunan wilayah;  status dan tantangan pembangunan Indonesia; status dan tantangan pembangunan Kabupaten Kaur; potensi dan tingkat pembangunan Kabupaten Kaur; serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pembangunan Kabupaten Kaur.

Kemudian, Prof Rokhmin  menjabarkan peta jalanpembangunan menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, damai, mandiri, dan berkelanjutan 2045; dan  strategi pembangunan kelautan dan perikanan menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, damai mandiri, dan berkelanjutan.  Di akhir pemaparannya, Prof Rokhmin mengupas  sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Kaur. 

Di antara hal yang ditekankan oleh Prof  Rokhmin adalah  hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di wilayah pesisir dan laut di Bengkulu yakni, pengembangan sektor perikanan, sektor pariwisata bahari serta konsep pengembangan daerah tepian.

“Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional dan peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern, merupakan tiga poin penting untuk pengembangan sektor perikanan,” kata Prof Rokhmin seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Hal penting berikutnya adalah peningkatan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 90 persen dari kondisi saat ini 50-60 persen,  pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development), penyempurnaan packaging dan distribusi produk, penjaminan kontinuitas suplai bahan baku  pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen serta standardisasi dan sertifikasi.

Adapun terkait pengembangan pariwisata bahari, Rokhmin  membaginya ke dalam lima  poin penting yakni, revitalisasi, pengembangan produk, pembangunan baru infrastruktur, promosi dan kapasitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Revitalisasi semua objek dan destinasi wisata yang ada saat ini. Supaya daya tarik, daya saing, dan sustainability-nya meningkat. Kembangkan produk, obyek, dan destinasi wisata baru (product development) yang lebih menarik, berdaya saing, efisien, dan sustainable,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin yang juga penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyampaikan  sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dua minggu sampai sebulan oleh Kepala OPD (Dinas) Terbaik Kabupaten Kaur didampingi oleh Tim Prof Rokhmin Dahuri.

Pekerjaan tersebut, antara lain penyusunan Proposal Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tipe-C (PPP) atau Tipe –D (TPI),  yang akan disampaikan kepada Ditjen  Perikanan Tangkap, Kementerin Kelautan dan Perikanan (KKP) dan APBD Provinsi Bengkulu. Selain itu, penyusunan Proposal 25 Unit Kapal Ikan ukuran 50 GT beserta alat tangkap dan SIP- nya,  yang akan disampaikan kepada Ditjen Perikanan Tangkap,  KKP   dan APBD Provinsi Bengkulu.

Juga, Rokhmin menambahkan, penyusunan Proposal Pembangunan 50 Hektar Tambak Udang Vanamme (masing-masing 5 ha di tujuh  Kecamatan  Pesisir),  yang akan disampaikan kepada Ditjen  Perikanan Budidaya, KKP dan Banggar  DPR-RI untuk mendapatkan Dana APBN-P 2022, DAK 2022, atau APBN 2023 atau investor (swasta, BUMN atau Perusda) dan APBD Provinsi Bengkulu.

Di samping itu, penyusunan Proposal Pembangunan Usaha Budidaya Laut (Kerapu, Baramundi, Lobster, dan lain-lain) dengan KJA, yang  yang akan disampaikan kepada Ditjen Perikanan Budidaya, KKP dan Banggar  DPR-RI untuk mendapatkan Dana APBN-P 2022, DAK 2022, atau APBN 2023 atau Investor (Swasta, BUMN atau Perusda) dan APBD Provinsi Bengkulu.

Hal lain yang juga penting, kata Rokhmin adalah penyusunan Proposal Pembangunan Pabrik Es, Cold Storage, dan Kendaraan Pengangkut Ikan Berpendingin,  yang akan disampaikan kepada Ditjen  PDSKP, KKP atau investor (swasta, BUMN atau Perusda) dan APBD Provinsi Bengkulu. Juga, penyusunan Proposal Pembangunan Proyek Penanggulangan Abrasi Pantai,  yang akan disampaikan kepada Ditjen PRL, KKP; Kemen PUPR; dan APBD Provinsi Bengkulu.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan Proposal Pembangunan Proyek Minawisata, yang akan disampaikan kepada Ditjen  PRL, KKP dan APBD Provinsi Bengkulu,” papar Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement