Ahad 06 Feb 2022 03:07 WIB

PKBM di Sragen Masih Enggan Vaksin Siswanya, Pemkab Turun Tangan

Pemkab Sragen terus melakukan pendekatan kepada masyarakat yang menolak vaksin

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Vaksin Covid-19 (ilustrasi). Pemkab Sragen terus melakukan pendekatan kepada masyarakat yang menolak vaksin.
Foto: Pxhere
Vaksin Covid-19 (ilustrasi). Pemkab Sragen terus melakukan pendekatan kepada masyarakat yang menolak vaksin.

REPUBLIKA.CO.ID, SRAGEN - Pemerintah Kabupaten Sragen terus melakukan pendekatan kepada masyarakat yang menolak vaksin agar mau mengikuti program vaksinasi Covid-19. Camat Kedawung Nugroho Dwi Wibowo mengatakan saat ini ada ratusan siswa dari salah satu sekolah di Kecamatan Kedawung, Sragen yang masih enggan menerima vaksin Covid-19 tanpa memberikan keterangan yang jelas.

Terkait hal itu, pihaknya sudah berulang kali memberikan imbauan kepada pengelola sekolah tersebut. "Namun ada penolakan. Akhirnya, saya koordinasi dengan Kepala KUA untuk dilanjutkan ke Kemenag, ternyata itu bukan Madrasah Ibtidaiyah, tetapi PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat)," katanya.

Baca Juga

Ia mengatakan sebetulnya untuk penolakan tidak dilakukan secara langsung, melainkan saat akan dilakukan vaksinasi pengelola sekolah tidak memberikan tanggapan. "Kalau penolakan tidak secara langsung. Dari ustaznya, ketika kami undang rapat mau hadir, tetapi saat mau eksekusi tidak ada respons. Jadi sebetulnya kalau penolakan secara frontal tidak ada. Kami juga sudah mengimbau dan melakukan pendekatan secara persuasif," katanya.

Dikhawatirka peristiwa Gemolong di mana satu keluarga tidak tervaksin terulang di sini. "Saya sudah dipesan oleh Pak Kapolres agar kami melakukan pendekatan lagi. Ternyata, kemarin yang belum sepaham ini (pihak sekolah) sudah dipanggil pak Kapolres. Ini kami diminta pendekatan lagi, rencananya minggu depan," ungkap Nugroho.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tatag Prabawanto mengatakan penolakan terjadi karena menyangkut keyakinan masing-masing. "Kami tidak bisa memaksakan, ya keyakinan mereka saja. Yang pasti kami selalu melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan," katanya.

Meski demikian akan ada konsekuensi dari penolakan tersebut. "Kalau ada risiko apa-apa terkait Covid-19, termasuk risiko pembiayaan mungkin akan jadi tanggung jawab mereka. Namun, kalau mereka sewaktu-waktu siap divaksin kami akan fasilitasi," jelas Tatag.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement