REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat kesulitan mencari penyuplai untuk kegiatan pasar murah minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Akibatnya, harga di pasar tradisional masih di atas Rp 14 ribu per liter.
"Ini (tidak adanya penyuplai) menjadi kesulitan besar tatkala operasi pasar di kabupaten kota belum dapat dilaksanakan," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Nia Gania Karyana di Garut, Jumat (4/2/2022).
Nia menuturkan, pemerintah daerah terus berupaya memonitor ketersediaan minyak goreng di pasaran seperti minimarket, swalayan, maupun pasar tradisional untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan barang. Pemerintah daerah, menurut dia, memang belum dapat memutuskan kebijakan yang strategis untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng karena produsen ada di luar Garut, mengingat kendalinya juga oleh pemerintah pusat.
Apabila Pemkab Garut mengalokasikan anggaran untuk subsidi minyak goreng, menurut Nia, pihaknya tentunya harus siap dengan penyuplai barangnya. Sementara itu, kondisi saat ini tidak ada penyuplai yang mau menjual sesuai kebijakan pemerintah seharga Rp 14 ribu per liter.
"Kalau pun akan melakukan subsidi melalui anggaran, itu pun belum cukup, karena memang subsidi harus ada dulu barangnya, jadi barang yang disubsidi harus ada, sementara minyak goreng sangat langka," katanya.
Nia mengungkapkan, beberapa penyuplai minyak goreng banyak yang menolak untuk melakukan operasi pasar. Begitu juga saat berkoordinasi dengan Bulog. Mereka tidak bisa menjual minyak goreng karena tidak ada barangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
