REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, kebijakan ketahanan pangan adalah fokus utama pembangunan Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan ini adalah program lumbung pangan atau food estate.
Mahfud menjelaskan, kebijakan pangan menjadi fokus utama pembangunan karena perannya sangat penting. Sebab, ketahanan pangan berkaitan dengan dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Apalagi, kebutuhan pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
"Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan serta merupakan fokus utama dalam pembangunan," kata Mahfud saat acara Pencanangan Hutan Keistimewaan Nangka Karangmojo di Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu (29/1).
Untuk mewujudkan ketahanan pangan ini, kata Mahfud, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah menyediakan ketentuan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). "KHKP merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan," ujarnya sebagaimana dikutip dari siaran pers KLHK.
Di dalam areal KHKP bakal dilakukan pembangunan Food Estate, yang merupakan program strategis nasional. Mahfud bilang, pembangunan food estate cukup mendesak guna menjaga ketahanan nasional bidang pangan. Negara-negara lain juga tengah berupaya memperkuat ketahanan pangan masing-masing.
Presiden Jokowi diketahui mencanangkan program food estate pada Juni 2020 lalu. Pada 2021, Kementerian Pertahanan sudah mulai menggarap proyek tersebut di Kalimantan Tengah dengan menanam sejumlah komoditas seperti singkong.
Pemerintah berencana menggarap proyek serupa di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua. Namun demikian, proyek food estate ini menuai kritik dari sejumlah kalangan karena pengerjaannya didahului dengan membabat hutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
