REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Seorang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok dilaporkan terpapar Covid-19 varian Omicron. Sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, Kepala Diskominfo Manto mengambil keputusan melakukan lockdown kantor selama lima hari, mulai Senin (24/1/2022) hingga Jumat (28/1/2022).
"Ya, saya mengambil keputusan menutup kantor Diskominfo Kota Depok selama lima hari dan APRA ASN diminta melakukan pekerjaan di rumah atau WFH," ujar Manto dalam keterangan tertulisnya di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (24/1/2022)
Menurut Manto, ASN yang terpapar Omicron diminta menjalani isolasi mandiri di rumah. "Saat ini yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri di rumah. Hanya satu orang, kondisinya baik-baik saja. Namun sebelumnya memang ada gejala batuk pilek ringan. Kami juga segera akan melakukan swab PCR terhadap seluruh ASN," jelasnya.
Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, saat ini, baru satu kantor dinas yang berada di Balai Kota Depok ditutup karena ditemukannya kasus Covid-19 varian Omicron. "Hanya satu kantor karena ada personelnya yang terkonfirmasi positif. ASN WFH selama lima hari," terangnya.
Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok kembali memperbaharui perkembangan kasus Covid-19 berdasarkan wilayah. Berdasarkan data pada 23 Januari 2022, hanya satu kelurahan yang mencatatkan nol kasus Covid-19, yaitu Kelurahan Leuwinanggung. "Terdapat satu kelurahan dengan satu kasus konfirmasi aktif Covid-19 yaitu Cilodong. Sedangkan Bojongsari dan Duren Seribu masing-masing mencatatkan dua kasus konfirmasi aktif," katanya.
Selain itu, terdapat enam kelurahan dengan tiga kasus Konfirmasi aktif Covid-19, meliputi Curug Cimanggis, Cimpaeun, Duren Mekar, Curug Bojongsari, Pondok Cina dan Krukut. "Sedangkan kelurahan Grogol, Kedaung dan Tapos mencatatkan empat kasus konfirmasi aktif Covid-19. Kelurahan Cisalak dan Pangkalanjati Baru mencatatkan masing-masing sebanyak lima kasus konfirmasi aktif," tutur Dadang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika