JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pembuat kebijakan di Jakarta belum sepenuhnya memperhatikan asas kecermatan dalam merumuskan arah kebijakan keamanan untuk Papua. Akibatnya, kebijakan berimplikasi menimbulkan kebingungan di kalangan pejabat negara sekaligus mengorbankan masyarakat dan aparat pelaksana di lapangan. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang...

Ikuti Whatsapp Channel Republika