Di Indonesia hingga kemarin, kasus Covid-19 varian omicron tercatat sebanyak 254 orang. Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, penambahan kasus konfirmasi omicron di Indonesia masih didominasi oleh WNI yang baru kembali dari perjalanan luar negeri.
“Mayoritas (penularan) masih didominasi pelaku perjalanan luar negeri. Dari hasil pemantauan, sebagian besar kondisinya ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak adalah batuk (49 persen) dan pilek (27 persen),” kata Nadia dalam keterangannya, Selasa (4/1).
Kementerian Kesehatan sendiri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529) yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 30 Desember 2021.
Terbitnya aturan ini untuk memperkuat sinergisme antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM Kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya sekaligus menyamakan persepsi dalam penatalaksanaaan pasien konfirmasi positif Covid-19.
“Poin utama dari aturan ini untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta fasyankes dalam menghadapi ancaman penularan omicron. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir kasus transmisi lokal terus meningkat. Karenanya kesiapan daerah dalam merespons penyebaran omicron sangat penting agar tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19,” tuturnya.
DKI Jakarta adalah wilayah di Indonesia dengan temuan terbanyak kasus varian omicron. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, ada penambahan 90 kasus Covid-19 varian omicron di DKI dalam 24 jam terakhir. Jumlah total sekitar 252 orang itu, kata dia, seluruhnya kini berada di Wisma Atlet dan RSPI Sulianti Saroso.
“Dari kasus impor 239 kasus, transmisi lokal 13 kasus. Seluruhnya berada di Wisma Atlet dan RSPI Soeroso,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota, kemarin malam.
Ditanya apakah mayoritas kasus itu warga Jakarta, Riza menampiknya. Menurut dia, banyak juga kasus omicron tersebut didapat dari warga negara asing (WNA).
“Banyak juga dari warga luar negeri,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan agar semua warga bisa tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurut dia, hal itu menjadi modal utama untuk mengekang penyebaran Covid-19, termasuk varian omicron.
Meski varian omicron tidak memicu gejala penyakit parah pada pasien, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily meminta semua pihak yang berkepentingan tidak menganggap enteng. Termasuk, kata Ace, dengan menahan diri untuk berangkat umroh ke Arab Saudi.
"Jangan anggap enteng atau anggap remeh soal penularan omicron," kata Ace Hasan saat dihubungi Republika, Rabu (5/1).
Ace mengatakan, masyarakat Indonesia terutama penyelenggara umroh harus tahu, saat ini beberapa negara sedang siaga malawan badai virus omicron. Untuk itu, hentikan kegiatan yang dapat meluaskan penyebarannya.
"Karena bagaimanapun kita tahu saat ini di beberapa negara sedang mengalami lonjakan kenaikan Covid-19 ya akibat dari varian baru," ujarnya.
Ace menyarankan, yang harus dilakukan Kemenag dan para penyelenggara perjalanan umroh (PPIU) melihat perkembangan dari penyebaran omicron di beberapa negara, termasuk di Arab Saudi. Untuk itu, koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 jika ingin tetap memberangkatkan.
"Karena itu tentu saya meminta kepada Kementerian Agama berkoordinasi juga dengan komite penanganan Covid-19 soal keselamatan dari calon jamaah umroh kita yang nanti akan akan diberangkatkan ke Arab Saudi," katanya.
Jangan sampai, kata Ace, negara-negara lain menunda penerbangan umroh, Indonesia malah mengizinkannya. Demi keselamatan jiwa manusia, Kementerian Agama harus tegas menunda keberangkatan umroh.
"Karena kita tahu Malaysia saat ini juga menghentikan, beberapa negara juga sementara ini jadwal penerbangan mengalami penundaan, pembatalan akibat dari mulai menyebarnya varian baru Omicron ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
