Satu lagi fenomena di pengungsian erupsi Semeru yang tengah menjadi sorotan publik adalah bertebarannya baliho Ketua DPR RI Puan Maharani. Baliho tersebut memperlihatkan Puan mengenakan kerudung merah dengan latar foto para pengungsi.
Dalam baliho tersebut dilengkapi kalimat penyemangat. 'Tangismu, tangisku. Ceriamu, ceriaku. Saatnya bangkit menatap masa depan,' bunyi baliho tersebut.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, pemasangan baliho Puan di lokasi pengungsian tidak etis. Menurut Lucius, baliho-baliho itu malah bisa menjadi blunder bagi kepentingan politik Puan dan PDI Perjuangan (PDIP).
"Jadi sebagai strategi politik pemasangan baliho ini jelas tak masuk akal sehat. Alih-alih mencapai tujuan, baliho-baliho itu justru akan menghambat Puan menggapai tujuannya," ujar Lucius saat dihubungi, Rabu (22/12).
Ia mengaku heran dengan Puan ataupun pihak yang memasang baliho tersebut di tengah lokasi terdampak bencana. Pencitraan untuk meraih elektabilitas tersebut dinilainya akan justru disindir oleh publik.
"Spanduk politisi akan menjadi santapan untuk mengolok-olok politisi yang justru memanfaatkan bencana untuk mendulang popularitas," ujar Lucius.
Pemasangan baliho Puan juga mengganggu citra DPR sebagai lembaga perwakilan. Lembaga ini harusnya menjadi yang terdepan memberikan respons cepat melalui kebijakan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak bencana.
"Puan sebagai Ketua DPR harusnya menjadi contoh tentang politik kepedulian yang tulus. Ia mesti hadir dengan semua empatinya," ujar Lucius.
"Alih-alih menunjukkan simpati, baliho-baliho itu justru terlihat menempatkan warga sebagai komoditas atau objek politik di mana suara mereka akan dibutuhkan setiap menjelang Pemilu," ujar Lucius, melanjutkan.
Pengamat Sosial dari Universitas Padjadjaran Budi Rajab mengatakan, pemasangan bliho Puan Maharani di sekitar kawasan terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, Jatim adalah salah satu contoh yang tidak baik. Sebab, menurutnya, Puan atau PDIP telah memanfaatkan situasi bencana untuk kampanye untuk Pilpres 2024.
"Masyarakat sedang menderita jangan dimanfaatkan situasi seperti itu. Partai politik lainnya jangan mencontoh hal ini," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (23/12).
Kemudian, ia melanjutkan pemerintah pusat maupun daerah harus melarang hal ini dan melakukan penertiban. Pemerintah diminta untuk tak abai atas fenomena banyaknya baliho politikus di lokasi bencana.
"Harus dilarang ini dengan peraturan KPU, pemerintah pusat maupun daerah. Itu kan lokasi bencana bukan lokasi kampanye," kata dia.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, sudah memberikan penjelasan terkait beredarnya baliho Ketua DPR RI, Puan Maharani di sekitaran lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Menurutnya hal itu spontanitas dilakukan oleh sejumlah pihak.
"Kalau itu kan mungkin ada spontanitas dari teman-teman ibu Puan hadir," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/12).
Ia menduga pemasangan baliho itu dilakukan baik oleh kader, orang yang dekat atau pun relawan. Namun, ia berharap pemasangan baliho tersebut harus dilihat maksud dan tujuan
"Kalau maksudnya pasti baik. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dilihat maksudnya," ujarnya.
Politisi PDIP Ruhut Sitompul juga menanggapi baliho Puan Maharani yang terlihat di lokasi terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Menurutnya, baliho tersebut akan memberikan kekuatan dan hati masyarakat semakin teduh.
"Semoga rakyat tercinta di sekitar desa terdampak erupsi gunung semeru semakin teduh hatinya dengan adanya baliho Bu Puan Maharani Ketua DPR RI juga tokoh PDI Perjuangan yang terus bekerja untuk rakyat Indonesia merdeka," katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Rabu (22/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
