Selasa 21 Dec 2021 04:27 WIB

Legislator Minta Semua Dukung Program Vaksinasi Covid-19

Legislator minta semua pihak terus dukung program vaksinasi Covid-19

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Anggota Komisi IX DPR Darul Siska

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, mengatakan pemerintah sudah berkomitmen akan terus mempercepat vaksinasi. Untuk itu, ia meminta semua pihak mendukung program vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah dalam rapat dengan Komisi IX sudah berkomitmen dan akan terus mempercepat vaksinasi, selain itu kita anggota Komisi IX berharap semua pihak mendukung program vaksinasi tersebut," ujar Darul, Senin (20/12).

Baca Juga

Menurutnya, masyarakat harus tetap waspada, terlebih varian Omicron sudah masuk Indonesia. Kata dia, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Darul melanjutkan, masyarakat yang sama sekali belum divaksin harus segera mengikuti vaksinasi. Sedangkan mereka yang baru disuntik dosis pertama, harus segera melengkapinya dengan vaksin kedua.

"Selama pandemi ini belum berakhir maka semua pihak tetap harus diingatkan dan sadar bahwa prokes tetap harus dilaksanakan secara ketat," ungkapnya.

Ia menegaskan upaya bangsa ini harus semakin maju dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dia menuturkan harus diupayakan agar semua warga negara dilindungi dengan vaksin.

"Kalau sekarang vaksinasi anak 6-11 tahun, maka pada waktunya bila vaksin sudah selesai uji klinis bagi anak balita dan dinyatakan aman, maka anak-anak balita di Indonesia juga harus divaksin. Program vaksinasi boleh dihentikan jika pandemi berubah menjadi endemi," pungkasnya.

Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menilai peran masyarakat dalam mencegah penularan Omicron sangat penting. "Karena cara pencegahan supaya kita tidak tertular atau menularkan Omicron tetap sama, prokes, 3T, vaksinasi, PeduliLindungi. Semua perlu partisipasi masyarakat," kata Iwan Ariawan.

Menurut Iwan, instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini sudah cukup untuk upaya mengurangi penyebaran Omicron. "Pemantauan indikator PPKM terutama jumlah kasus, hospitalisasi dan kematian cukup sensitif untuk memantau jika ada perburukan akibat Omicron," katanya.

Selain itu, menurut dia, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan gerakan bersama memutus penularan Omicron. Kesadaran masyarakat itu diperlukan meskipun kasus Covid-19 sudah rendah saat ini. "Jadi, kita harus tetap waspada meskipun tidak perlu panik," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement