REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang melakukan kajian beberapa produsen vaksin untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengatakan ada beberapa produsen yang menjadi calon vaksin booster yakni Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca.
"(Pemerintah) sedang melakukan kajian dosis ketiga dari beberapa produsen antara lain pfizer, Sinovac, AstraZeneca yang sedang berproses di Badan POM," ujar Airlangga dalam konferensi persnya, Senin (20/12).
Airlangga mengatakan, pemerintah mengupayakan percepatan pelaksanaan vaksin booster. Karena itu, akan dilakukan revisi terhadap sejumlah regulasi.
"Terkait dengan vaksin Booster akan dilakukan revisi Perpres dan Permenkes, dan pemerintah akan mengupayakan ini secepatnya," ujar Airlangga.
Airlangga melanjutkan, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari ini juga memberi arahan terkait opsi vaksin lain di luar tiga yang dikaji BPOM untuk menjadi vaksin booster. Beberapa vaksin tersebut yakni vaksin merah putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor College of Medicine AS, vaksin kerja sama dalam negeri termasuk kerja sama Universitas Airlangga dengan Biotis Pharmaceutical, Kalbe Farma dengan Genexine hingga vaksin Nusantara.
"Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya, termasuk regulasi daripada harga masing-masing vaksin tersebut," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar vaksin dosis ketiga atau vaksin booster mulai dipersiapkan untuk bulan Januari 2022. Hal itu dibahas dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Senin (6/12).
"Bapak Presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari," ujar Airlangga dalam konferensi pers PPKM secara daring, Senin (6/12).
Karena itu, pemerintah sedang memfinalkan vaksin booster tersebut. Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi vaksinasi ini dengan dua skema yakni vaksin penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dan non-PBI.
“Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non PBI. Nah ini diatur dalam permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika