Kamis 16 Dec 2021 09:10 WIB

Pilpres 2024, PKB Ingin Pimpin Poros Koalisi  

PKB tidak ingin kompetisi di tahun politik ke depan merugikan rakyat. 

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, soliditas koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan.
Foto: istimewa
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, soliditas koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Pilpres 2024, Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan, PKB ingin pimpin poros koalisi. Jazilul mengajak, partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mau bergabung dalam poros yang siap dipimpin PKB.

"Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri, nggak tahu dengan cara apa tapi saya sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," kata Jazilul dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/12). "Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau, tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN iu sudah cukup itu, berangkat kita bismillah," imbuh dia.

Jazilul memperkirakan, tahun 2022 suhu politik akan semakin menghangat. Karena itu, menurutnya, soliditas koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan. Jika tidak, maka soliditas koalisi akan menurun dan diprediksi di tahun 2023 akan ada banyak akrobat politik yang dilakukan partai-partai yang saat ini berada dalam satu koalisi.

"Tentu akrobat di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan," ujarnya.

Kendati demikian, PKB tidak ingin kompetisi di tahun politik ke depan merugikan rakyat. Menurutnya, yang perlu dikedepankan adalah kepentingan bersama.

"Saya berharap tahun 2022 meskipun ini menjadi tahun kulminasi politik, ini tetap yang dikedepankan oleh partai-partai, termasuk PKB akan mengedepankan kepentingan bersama," harapnya. "Bukan melahirkan politik identitas," imbuhnya. 

PKB juga merespons positif wacana presidential threshold 0 persen. PKB sendiri mendorong agar presidential threshold minimal 5 persen dan maksimal 10 persen. Hal tersebut dinilai sebagai upaya untuk mencegah terjadinya politik identitas.

"Semua berharap di 2024 itu memang ada seperti taman bunga banyak tokoh-tokoh yang muncul, banyak pilihan tetapi tetap dalam bingkai persatuan, jangan lagi muncul ekstrim kanan dan ekstrim kiri," ucapnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement