REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bio Farma, Honesty Basyir, mengatakan total kebutuhan vaksinasi booster sebanyak 231,4 juta dosis. Rinciannya, 92,4 juta dosis untuk vaksin yang ditanggung APBN, sedangkan 139 juta dosis dari non APBN. 

"Tentunya nanti juga akan ada dari perusahaan farmasi swasta nanti juga yg sudah mendapatkan EUA dari BPOM untuk bisa berpartisipasi dalam vaksinasi booster ini," kata Honesty dalam RDPU dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/12). 

Adapun jumlah sasaran vaksinasi booster yang dibebankan APBN sebanyak 83,1 juta orang. Sedangkan 125,2 juta orang untuk non APBN. Sementara total kebutuhan vaksinasi untuk anak sebanyak 68,6 juta dosis. 

Sebelumnya Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Pemerintah akan memulai vaksinasi booster tahun 2022 mendatang. Pemerintah menyiapkan dua skenario terkait vaksinasi booster tahun depan.

"Untuk vaksinasi untuk Lansia dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) non Lansia itu akan ditanggung oleh negara. Sedangkan untuk yang Mandiri dan non Lansia  itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa import vaksinnya dan langsung menjualnya ke masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses masyarakat pilihannya akan lebih banyak," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (14/12).

Budi mengungkapkan vaksinasi booster akan dimulai pada Januari 2022. Semua vaksin booster harus mendapatkan izin dari WHO dan BPOM terlebih dahulu.

"Vaksin booster ini juga diharapkan direview oleh ITAGI (Indonesian Technal Advisory Group on Immunization) dan ITAGI nanti akan bisa memberikan rekomendasi, yang kita harapkan bisa keluar sebelumnya," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika