REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier menyarankan, Menkeu Sri Mulyani memperbaiki kebijakannya guna mencegah Indonesia masuk ke jurang kebangkrutan. Dia menganjurkan, Sri Mulyani menyesesuaikan utang luar negeri dengan kemampuan bayar Pemerintah.
Pernyataan Fuad menanggapi usulan Pimpinan MPR agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari posisi Menkeu. Fuad tak mensinyalkan mendukung usulan MPR itu. Fuad lebih menegaskan, agar Sri Mulyani mengubah kebijakan perekonomian Indonesia.
Selain itu, para ekonom mengkritik Kemenkeu karena penerimaan negara itu terus tertekan atau menurun. Sementara pengeluaran tetap ningkat yang ditopang hanya dengan utang.
"Itu jadi keprihatinan karena hanya soal waktu saja (bangkrut) kalau terus penerimaan stagnan atau turun sementara pengeluaran, utang meninggi," kata Fuad usai kegiatan diskusi Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB) pada Rabu (1/12).
Fuad sebenarnya tak mempermasalahkan bila Pemerintah berhutang ke luar negeri. Yang dia permasalahkan adalah saat kemampuan bayar Pemerintah tak sesuai dengan tingginya utang.
"Bukan soal utangnya tinggi, tapi kemampuan bayarnya itu tidak menopang karena penerimaan stagnan atau turun sementara pengeluaran, utang meninggi," tegas Fuad.
Selain itu, Fuad menyindir Sri Mulyani yang malah membayar bunga utang luar negeri dengan mengutang lagi. Ia khawatir dampaknya akan menghancurkan ekonomi negara di masa mendatang.
"Kalau ada utang jatuh tempo pakai utang baru. Ini yang jadi masalah. Kalau gagal bayar itu bisa crash ekonomi lebih parah dari 98. Karena waktu 98 keuangan negara masih bagus, yang gagal bayar utang itu pihak swasta. Kalau sekarang yang kecenderungan gagal bayar utang itu pemerintah dan BUMN," ucap Fuad.
Sebelumnya, Pimpinan MPR mengkritik Menkeu Sri Mulyani hingga mengusulkan agar Presiden Jokowi mencopotnya dari Kabinet. Ada beberapa alasan pimpinan MPR bersuara seperti itu diantaranya keluhan anggaran MPR yang terus dipangkas dan ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat badan anggaran.
"Kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan. Karena, kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika