Selain itu oknum penyelenggara yang terlibat akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2021 dan pihak oknum yang berstatus non-ASN akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua DPR, Puan Maharani, mengaku prihatin terkait adanya temuan kecurangan CPNS 2021 saat SKD yang terjadi di sejumlah titik lokasi seleksi. Menurut Puan indikasi kecurangan pada tahap seleksi CPNS dinilai harus mendapat perhatian serius.

"Kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik," kata Puan.

Puan menilai berbagai kecurangan tersebut berpotensi meloloskan aparatur negara yang tidak cakap dan juga tidak berintegritas. Ia mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus kecurangan.

"Kita tidak ingin pelayanan publik menjadi buruk dengan adanya ASN yang lolos tes CPNS dari hasil cheating. Peserta yang cheating jangan sampai lolos!" tegasnya.

Menurutnya evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan SKD, termasuk dari segi IT juga perlu dilakukan. BKN juga diharapkan bisa menutup celah kecurangan tes CPNS baik secara teknologi maupun SDM yang bertugas.

Selain itu ia juga berharap pemerintah dapat memberikan jaminan transparansi pelaksanaan tes CPNS kepada masyarakat. Puan berharap pihak penyelenggara tes CPNS memperbaiki kekurangan yang ada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Harus ada perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap seleksi aparatur negara yang jujur dan transparan kembali pulih," tuturnya.

Mantan menko PMK itu berharap kecurangan yang dilakukan segelintir orang itu jangan sampai menodai semangat pelaksanaan seleksi CPNS yang hendak menghadirkan ASN unggul dan berintegritas. Ia yakin pemerintah akan mengambil langkah tegas jika memang ada bukti kecurangan.

"Peserta yang curang pasti akan diskualifikasi. Semoga kejadian ini pun tidak menghambat tahapan seleksi CPNS selanjutnya," harapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika