REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Novita Intan, Haura Hafizhah, Novita Intan
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, pada Selasa (30/11), menggelar konferensi pers khusus mengeluhkan anggaran MPR yang terus turun. Menurutnya, Pimpinan MPR mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Fadel menyebut permintaan tersebut merupakan hasil rapat yang dihadiri seluruh pimpinan MPR baik fisik maupun daring.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Fadel mengeluhkan anggaran MPR yang terus dipangkas. Padahal jumlah pimpinan periode ini 10 orang.
"Kita dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuma empat orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun," ujarnya.
Fadel juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Sri Mulyani.
Sebab, beberapa kali rapat badan anggaran hanya dihadiri dirjen.
"Pimpinan MPR rapat dengan Menteri Keuangan, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," tuturnya.
Fadel menegaskan, bahwa MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara. Ia meminta agar MPR mendapatkan perlakuan yang wajar dibandingkan dengan yang lain.
"Kita juga punya tugas yang lain di masyarakat tetapi teman-teman semuanya tadi bersepakat meminta saya untuk menyampaikan hal ini dan kami pimpinan MPR bertanggung jawab terhadap pernyataan yang saya sampaikan ini," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani juga menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Ia pun meminta Sri Mulyani tak menganggap kecil tanggung jawab yang dipikul MPR.
"Teman-teman MPR merasa, jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu jangan dianggap kecil, sehingga biayanya dianggap kecil," kata Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (1/12).
Para pimpinan MPR menyatakan kekecewaannya lantaran anggaran MPR kerap dipangkas. Hal itu pun diakui juga oleh Muzani.
"Memang kalau dari sisi itu jumlah anggaran MPR tiap tahun berkurang. Saya dari pimpinan MPR itu dari sebelum periode ini berkurang, berkurang, berkurang, tapi kalau pemotongannya selalu refocusing, refocusing, refocusing sejak ada Covid terus-terusan dipotong," ujarnya.
Sementara di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan, MPR merasa beban untuk menjaga ideologi negara, dan empat pilar negara Pancasila di rasa semakin berat. Ia mengimbau agar Menkeu membenahi pengelolaan keuangan kepada lembaga-lembaga yang dianggap perlu.
"Saya kira pengelolaan keuangan lembaga-lembaga yang dianggap perlu harusnya menjadi perhatian, sehingga jangan ada suasana kurang dipentingkan karena keuangannya menjadi berkurang berkurang," ucapnya.
Adapun, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung sikap Sri Mulyani, yang beberapa kali tak pernah memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas. Bamsoet menuturkan sikap Sri Mulyani tersebut menunjukan Menkeu tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.
"Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (1/12).
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) tersebut memahami betul kesulitan yang dialami Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, kata Bamsoet, Sri Mulyani tidak pernah datang.
Padahal, kata Bamsoet, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Politikus Partai Golkar ini menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jatidiri bangsa.
"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika