REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei terkait mobilitas masyarakat dan arus mudik saat masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam survei tersebut, pihaknya membagi dalam tiga klasifikasi.
Pertama adalah jika pemerintah melakukan pengetatan aktivitas masyarakat, sebanyak 10 persen atau 16 juta masyarakat akan melakukan mudik. Klasifikasi kedua, saat pemerintah memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 atau 4, 9 persen atau 15 juta masyarakat akan pulang ke kampung halaman.
"Tapi, kalau kita melakukan pelarangan mobilitas, maka turun lagi menjadi 10 juta atau 7 persen," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12).
"Kalau secara nasional ada 19,9 juta dan Jabodetabek ada 4,4 juta yang ingin mudik," sambungnya.
Dari klasifikasi pertama, sebanyak 4 juta masyarakat Jabodetabek akan melakukan mudik saat masa libur Nataru. Sedangkan klasifikasi kedua, sebanyak 3,5 warganya tetap akan melakukan perjalanan.
"Apabila kita lakukan pelarangan, maka yang pulang masih ada 8 persen sebanyak 2,6 juta," ujar Budi.
Pemerintah, kata Budi, akan berusaha terus menekan angka potensi mobilitas masyarakat saat momen libur Nataru. Pasalnya, jumlah tersebut masih sangat besar dan berpotensi melonjaknya kasus Covid-19.
"Untuk itu kita tidak boleh lengah dengan apa yang sudah ada dan kita harus mempertahankan kondisi yang cukup baik ini dengan pengetatan," ujar Budi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, agar rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh daerah di Indonesia pada saat Natal dan tahun baru dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kebijakan PPKM level 3 di seluruh daerah ini diterapkan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga kasus Covid-19 seperti yang telah terjadi di sejumlah negara di Eropa.
Jokowi mengatakan, sejumlah kalangan masyarakat yang menolak diberlakukannya PPKM level 3 ini harus memahami pentingnya upaya pencegahan di periode libur Natal dan tahun baru nanti. "Kita harus ingat bahwa apapun utamanya pariwisata di Bali memang terdampak paling dalam. Tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika