REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Sekjen HKTI), Mayor Jenderal (Purn) Bambang Budi Waluyo menyesalkan insiden penolakan oleh massa Aksi Kamisan di Semarang terhadap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan sejumlah pejabat lainnya. Sebagaimana diketahui, selain menjabat sebagai Kepala KSP, Moeldoko juga merupakan Ketua Umum DPN HKTI.
"Sebenarnya bukan diusir ya. Yang diviralkan di media sosial terlalu berlebihan dan seolah-olah kata 'diusir' itu sengaja digunakan untuk menyudutkan Pak Moeldoko. Apalagi saat itu beliau tidak sendiri. Ada Komisioner Komnas HAM, Walikota Semarang, Walikota Kediri dan Kapolrestabes Semarang. Sangat disesalkan. Semoga ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujar Bambang, Jumat (19/11).
Menurutnya, kesediaan Moeldoko dan para pejabat pemerintah lainnya untuk menghampiri massa Aksi Kamisan di Semarang merupakan wujud komitmen negara untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Seharusnya, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan aspirasi.
"Demo itu kan tujuannya menyampaikan aspirasi. Tapi ketika ada pejabat pemerintah yang mau turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan, kenapa ditolak? Ini kan jadi tanda tanya publik, maunya apa? Sengaja demo-demo doang karena ada yang suruh? Harusnya kan mereka bersyukur ada pejabat sekelas Kepala KSP yang mau menyerap aspirasi mereka secara langsung untuk kemudian diolah dan diteruskan ke Kementerian atau Lembaga terkait," tutur kata purnawirawan TNI bintang dua ini.
Sementara itu, Apriansyah selaku Ketua LBH HKTI mengatakan, Moeldoko memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspirasi masyarakat. Seringkali secara spontanitas Moeldoko menghampiri massa walaupun di luar agenda kunjungan utama. Kebiasaan ini sejalan dengan program 'KSP Mendengar' yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana KSP menjadi institusi yang responsif terhadap segala macam keluh-kesah masyarakat.
"Pak Moeldoko menghampiri massa justru karena beliau sangat peduli dan berupaya membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Seperti yang selama ini beliau lakukan melalui program 'KSP Mendengar'. Betapa banyak persoalan-persoalan yang tadinya buntu kemudian muncul titik terang setelah diwadahi oleh Pak Moeldoko. Nah, kenapa massa Aksi Kamisan tidak memanfaatkan ruang komunikasi yang ada di depan mata?," Demikian tegas Apriansyah di sela-sela FGD LBH HKTI tentang UU Cipta Kerja khususnya masalah pertahanan di DPN HKTI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika