Mengada-ngada
Hal yang sama ditegaskan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyikapi tuntutan di media sosial terkait pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di media sosial. Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi menilai, tuntutan tersebut mengada-ngada.
"Fraksi PPP menilai, tuntutan pembubaran MUI di media sosial, menyusul penangkapan salah seorang pengurus Komisi Fatwa Ahmad Zain an-Najah (AZA) oleh Densus 88 sangatlah berlebihan dan mengada-ada," kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Jumat (19/11).
Baidowi menuturkan, dugaan keterlibatan AZA dalam kasus terorisme tak mewakili kelembagaan melainkan aksi individu. Hal itu dibuktikan dengan lebih banyak pengurus MUI yang tak sependapat dengan aksi terorisme.
"Tindakan MUI yang memecat AZA dari kepengurusan merupakan langkah tegas dan upaya membersihkan keterkaitan MUI dgn tindakan individu oknumnya," ujarnya.
Fraksi PPP memandang, MUI sebagai wadah berhimpunnya ormas-ormas Islam masih sangat dibutuhkan untuk membina umat. Baidowo menambahkan, apalagi di dalamnya terdapat tokoh-tokoh kompeten di bidang keilmuannya.
Semenetara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan terhadap anggotanya. Pernyataan Wapres yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini, berkaitan dengan penangkapan anggota MUI oleh Densus 88 Antiteror Polri terkait dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
"Saya kira dengan kejadian seperti ini, kita, MUI harus lebih hati-hati lagi. Jadi, Wapres mengharapkan kepada MUI supaya lebih hati-hati di dalam proses pendataan ke depan. Itu harapan Wapres," ujar Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi dalam keterangan yang dibagikan Biro Pers Media Informasi Setwapres, Jumat (19/11).
Wapres juga, kata masduki, menilai perlunya MUI melakukan evaluasi internal dan lebih selektif dalam perekrutan para pengurus. "Saya kira MUI ke depan harus lebih hati-hati lagi ya dalam merekrut kepengurusannya. Karena selama ini MUI menerima kepengurusan itu memang sudah meminta kadernya yang terbaik, siapa yang akan dijadikan pengurus di MUI, datanya sudah diminta juga, data pribadinya," ujar Masduki.
Sebelumnya, Wapres mendukung Densus 88 Antiteror Polri untuk memproses hukum siapapun yang terlibat dalam jaringan radikalisme dan terorisme. Ia juga menyerahkan penanganan perkara dugaan keterlibatan anggota MUI dalam kasus tindak pidana terorisme ke Densus 88 Antiteror Polri.
"Ya silakan diproses secara hukum. Saya kira Wapres menghargai apa yang dilakukan Densus 88," ujar Masduki.
Masduki mengatakan, Wapres mendukung langkah-langkah yang dilakukan Densus 88 dalam mengungkap dugaan keterlibatan anggota MUI dalam jariangan terorisme, jika memang yang bersangkutan terlibat. Wapres juga meminta agar upaya pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme terus dilakukan.
Namun, Wapres berharap pengungkapan dugaan keterlibatan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
