REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengakui adanya kesenjangan sarana prasarana kesehatan. Hal ini terlihat dari perbedaan capaian vaksinasi antardaerah.
"Terkait perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitas kesehatan, kalau kita lihat ada kesenjangan, ada permasalahan dengan kualitasnya. Memang kita akui sebelum ada pandemi saja disparitas sarana prasarana kesehatan antar daerah sudah luar biasa," kata dia dalam webinar "Masukan Peta Jalan Pengendalian COVID-19" di Jakarta, Jumat (19/11).
Ia mengatakan, di tengah Covid-19 kesenjangan kualitas layanan kesehatan tampak dari perbedaan capaian vaksinasi antar daerah. Di Jakarta, vaksinasi dosis pertama telah mencapai 133,81 persen dari target sementara capaian vaksinasi dosis pertama di Papua baru mencapai 25,32 persen.
Dia menjelaskan, disparitas vaksinasi juga terjadi antar kabupaten atau kota di dalam suatu provinsi.Agus mencontohkan vaksinasi di Provinsi Aceh di mana vaksinasi dosis pertama kota Banda Aceh telah sebesar 87,23 persen dari target sementara capaian vaksinasi dosis pertama Kota Sabang baru 40,82 persen.
"Padahal vaksinasi ini dibutuhkan Indonesia untuk menuju endemi. Dan karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk membangun sistem kesehatan di daerah masing-masing," katanya.Iamengatakan pemerintah akan terus mempercepat vaksinasi di tiap daerah agar target 208 juta orang yang divaksin segera terealisasi.Kemampuan dan perilaku masyarakat juga perlu diperbaiki untuk mempercepat penanganan Covid-19.
Pihaknya mengapresiasi banyaknya petugas di lapangan yang telah turut dalam mendorong masyarakat menaati protokol kesehatan."Juga dibutuhkan peningkatan kemampuan surveilans dengan menyertakan masyarakat. Jadi kesadaran tidak hanya datang dari petugas tapi juga dari masyarakat," kata dia.
Selain itu, peningkatan vaksinasi, pelibatan riset, industri, dan lembaga sosial dalam penanganan Covid-19 turut dibutuhkan. Pemerintah juga mesti memperbaiki tata kelola dan manajemen sistem kesehatan ke depan agar siap jika harus menghadapi Covid-19 gelombang ketiga."Solusi yang terakhir adalah kita harap PPKM dapat diterapkan sesuai level. Dan ini membutuhkan proses edukasi dan komunikasi yang baik bagi semua masyarakat," kata dia.
Covid-19 belum bisa dipastikan kapan benar-benar hilang dari bumi pertiwi. Karena itu, Agus menjelaskan, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan "gas dan rem" dengan memperhatikan angka penyebaran Covid-19 di setiap daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika