REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengajak semua pihak untuk bersinergi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Salah satunya turut mendorong bagi pertumbuhan badan usaha daerah, seperti bank pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Paman Birin saat menghadiri Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD), Selasa (16/11) di Ballroom Q Grand Daffam Syariah Hotel, Banjarbaru. Gubernur Sahbirin mengajak semua pihak bersinergi membantu Bank Pembangunan Daerah, sebagai salah satu pilar kunci meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
Ia mengatakan upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional pada dasarnya bertujuan mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional."Hal ini dapat dicapai melalui penguatan permodalan bank dan konsolidasi perbankan di indonesia," ujarnya.
Untuk mendukung langkah tersebut sebut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, menerbitkan peraturan yang mengharuskan setiap bank umum, termasuk Bank Kalsel, harus melakukan pemenuhan modal inti sebesar Rp 3 triliun.
"Pemprov Kalsel pada dasarnya siap memberikan dukungan dalam rangka membantu Bank Kalsel untuk pemenuhan modal inti tersebut. Namun tentunya diperlukan sinergisitas dan kerjasama seluruh pihak, agarpemenuhan modal inti ini dapat terpenuhi," tutur Paman Birin.
Paman Birin berharap, seluruh stakeholder bank pembangunan daerah, mendapatkan informasi yang utuh, sekaligus dapat merumuskan langkah-langkah ke depan. "Melalui forum ini, saya mengharapkan kiranya seluruh pihak memiliki satu kesatuan pandangan yang sama terhadap keberlangsungan bank kalsel yaitu banknya masyarakat kalsel," ujarnya.
Sementara Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Budi Santosa, menyatakan, Kalsel merupakan daerah ke-6 dalam Roadshow Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) terkait Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Budi mengaku bangga, karena Gubernur Kalsel bisa langsung berhadir dalam kegiatan ini. Kementerian Dalam Negeri sebut Budi, terus mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan modal inti minimum BPD menjadi di atas Rp 3 triliun .
Ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum."Saya berharap, ketentuan modal inti minimal tersebut menjadi Rp 3 triliun dapat dipenuhi oleh BPD, termasuk Bank Kalsel pada 31 Desember 2024 nanti," ungkap Paman Birin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
