Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/11), mengatakan Pemerintah menggalakkan kewaspadaan jelang libur Natal dan tahun baru. Menurut Menkes, Presiden juga menekankan agar dilakukan monitoring secara ketat terhadap lima provinsi yang menunjukkan adanya kenaikan kasus.
Kelima provinsi tersebut berada di Pulau Jawa. Tak hanya itu, Jokowi juga mengarahkan agar dilakukan surveilans di berbagai sekolah yang telah melakukan pendidikan tatap muka. “Agar kalau ada indikasi, kita bisa melakukan tindakan agar tidak menyebar,” tambah dia.
Budi menyebut, pemerintah telah melakukan identifikasi setiap pekannya pada kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Sebagian besar peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di sejumlah daerah dalam tiga pekan terakhir disumbang dari aktivitas sekolah dan takziyah (melayat).
"Minggu lalu berdasarkan observasi Kementerian Kesehatan ada 126 kabupaten/kota yang kasusnya naik, beberapa di antaranya ada juga yang sudah tiga minggu berturut-turut naik," katanya.
Atas situasi tersebut, Kemenkes melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikan kasus Covid-19 disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziyah. Kemenkes bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), kata Budi, mengupayakan konsolidasi sehingga situasi tersebut dapat diselesaikan pada pekan ini.
Konsolidasi yang dimaksud mendorong surveilans yang lebih proaktif agar program pembelajaran tatap muka di sekolah dapat tetap berjalan. Presiden secara khusus meminta pengawasan kegiatan sekolah tatap muka dilakukan secara ketat untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid-19.
Dalam rapat terbatas tersebut, Budi mengatakan bahwa Presiden bersyukur kasus aktif Covid-19 sudah menurun. Namun, Presiden meminta semua pihak tetap waspada terutama dalam menghadapi Natal dan tahun baru, agar tidak terjadi lonjakan kasus berikutnya.
Saat ini Pemerintah terus mengejar target vaksinasi Covid-19. Pemberian vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat, termasuk anak-anak dilakukan dengan berbasis risiko.
Masyarakat yang paling berisiko untuk tertular Covid-19 serta masuk rumah sakit yakni tenaga kesehatan dan diikuti oleh kelompok lanjut usia yang memiliki angka fatality rate hingga 12 persen. “Untuk imunisasi anak-anak, imunisasi itu diberikan berbasis risiko. Itu sebabnya kenapa tenaga kesehatan duluan, karena nakes yang paling sering ketemu dengan pasien. Kenapa kemudian orang tua duluan? Karena orang tua secara global itu fatality rate-nya paling tinggi, 12 persen,” jelas Budi.
Karena itu, ia menegaskan, vaksinasi akan difokuskan kepada para lansia terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak-anak karena lansia memiliki risiko fatal yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Saat ini, vaksinasi kepada para lansia baru mencapai sekitar 40 persen.
Setelah target vaksinasi lansia terpenuhi, maka vaksinasi akan dilanjutkan kepada kelompok-kelompok lain yang memiliki risiko fatalitas lebih rendah dibandingkan lansia, yakni kelompok usia 40-50 tahun, kelompok masyarakat remaja, kemudian anak-anak yang memiliki fatality rate sekitar 0,5 persen.
“Jadi memang logikanya, kalau orang tuanya belum beres sebaiknya jangan turun dulu ke anak. Karena nanti konsentrasinya akan terpecah, vaksinasinya akan terpecah, vaksinatornya nanti akan terpecah. Jadi kita bantu secepat mungkin selesaikan orang tua, kalau sudah selesai baru ke anak,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
