REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Menteri BUMN Erick Thohir kerap kali muncul sebagai salah satu figur potensial dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Erick sendiri menyebut hal tersebut masih terlalu dini. Erick mengatakan fokus utama saat ini ialah membantu negara dan masyarakat keluar dari pandemi.
"Saya melihat masih terlalu dini dan sekarang rakyat masih susah dalam menghadapi pandemi dan ekonomi baru mau bounce back (kembali melesat)," ujar Erick saat Kick Andy Double Check di sebuah stasiun televisi pada Ahad (14/11).
Erick tak menampik pernah melihat namanya masuk dalam sejumlah survei meski dengan persentase yang rendah. "Di survei-survei, (saya) 1,8 (persen), yang lain coba kita lihat sudah lima persen dan 30 persen, berarti jauhlah," ucap Erick.
Erick juga masih meyakini struktur Indonesia yang mana seorang presiden berasal dari Jawa. Erick menilai paradigma tersebut masih akan terus terjadi hingga sepuluh tahun atau 15 tahun ke depan saat jumlah generasi milenial Z semakin banyak.
Oleh karenanya, Erick justru tertawa melihat adanya gerakan yang menyandingkan dirinya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pasangan capres dan cawapres 2024. Erick menduga ada motif lain di balik gerakan tersebut.
"Pasti dua-duanya gagal, sudah pasti pasangan gagal, dua-duanya bukan orang Jawa sudah gitu. (Gerakan tersebut) ada oknum menunggangi, sudah pasti pembusukan tapi ini menjadi bagian dari introspeksi kita," kata Erick berkelakar.
Erick juga juga tak menutup kemungkinan untuk kembali menjadi menteri di masa yang akan datang apabila diminta oleh presiden selanjutnya. Namun Erick meminta sejumlah catatan.
"Tergantung apa siapa pimpinan (presiden) dan tergantung punya tidak komitmen apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu bisa berkelanjutan. Karena saya yakin banyak hal yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden yang belum selesai," ungkap Erick.
Erick menilai keberlanjutan merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk bisa maju dan bersaing di kancah global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika