REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bagian Keuangan DPRD DKI Jakarta, Augustinus mengatakan, ada usulan rencana kerja tahunan (RKT) pada tahun depan bagi para anggota dewan. Permintaan anggaran itu akan digunakan para anggota dewan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

Anggaran yang akan diberikan setiap bulan itu merujuk pada Permendagri No.90 tahun 2019 tentang klasifikasi. “Jadi perbulannya itu kurang lebih Rp 4 miliar, untuk 106 anggota. Tapi itu baru diusulkan ya, belum hasil evaluasi,” kata Augustinus kepada awak media, Jumat (12/11).

Dia memerinci, total anggaran yang diusulkan adalah Rp 49 miliar yang akan digunakan dalam satu tahun kerja. Sehingga, setiap anggota dewan yang berjumlah 106 orang, akan mendapat pos dana baru sebesar Rp 38,5 juta setiap bulannya.

“Itu bukan reses, tapi semacam pra reses, dengan dasar itu kita menganggarkan setiap bulannya untuk anggota dewan ke dapilnya masing-masing,” jelas dia.

Dia menegaskan, usulan itu belum tentu akan dilaksanakan pada tahun depan. Sebaliknya, hal itu baru masuk dalam usulan di KUA-PPAS. “Rinciannya untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu ada masyarakat yang diundang diberi snack dan makan. Ada berupa buku sama pulpen, ada sewa bangku, tenda. Tapi tidak ada narasumber,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono menjelaskan, rencana anggaran kunjungan dapil tersebut berbeda dengan reses yang hanya dilakukan tiga kali dalam setahun. Menurut dia, usulan itu untuk memetakan persoalan yang ada di daerah pemilihan masing-masing.

“Contoh memetakkan rumah tak layak huni. Kan melalui kunjungan dapil kita koordinasi dengan dinas gimana atasi persoalan itu,” kata Gembong.

Ikuti Whatsapp Channel Republika